Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berniat Kurangi Kelompok Penerima Subsidi Listrik

Kompas.com - 28/08/2012, 18:09 WIB
Dimasyq Ozal

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berniat mengurangi kelompok penerima subsidi listrik. Ini dilakukan guna menekan tingginya alokasi anggaran subsidi listrik tiap tahun. Selain itu, dari kelompok penerima tersebut, banyak di antaranya kurang tepat sasaran untuk diberi subsidi listrik.

Ini disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jarman, selepas Halal bi Halal di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (28/8/2012). "Sekarang kan ada 36 kelompok, nah itu akan disederhanakan jangan sampai 36, sekitar 20-an lah," kata Jarman.

Sebagai langkah serius pemerintah menanggapi hal itu, pihaknya akan menyampaikan rencana ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah itu, DPR pun bakal memberi penilaian terhadap golongan yang akan disubsidi. Kendati demikian, Ia belum bisa memberikan informasi, mana saja kelompok yang bakal dikurangi kapasitasnya.

"Ya kita harus laporkan dulu ke DPR, nanti atas dasar penilaian DPR baru nanti ketahuan golongan mana yang akan dinaikkan (tidak dapat subsidi)," tegasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan Perpres Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN, tarif listrik subsidi dibagi menjadi 37 golongan. Itu terdiri dari, 7 golongan dalam kelompok sosial, 6 golongan kelompok rumah tangga, 6 golongan kelompok bisnis, 8 golongan kelompok industri, 7 golongan kelompok pemerintah, dan 3 golongan kelompok layanan khusus.

Selain itu, Guna mengantisipasi keluhan dari sektor industri terkait kenaikan tarif dasar listrik pada tahun depan, pemerintah pun akan duduk bersama pengusaha dan asosiasi untuk meminta masukan mengenai rencana kenaikan tarif listrik.

"Yang jelas bahwa pemerintah akan menaikkan setiap 3 bulanan, sekitar 4 atau 3 persen. Nah, golongan-golongan mana akan kita harus bicarakan juga kepada para asosiasi dan dengan DPR," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Memahami Apa Itu SBN dan Jenisnya

Memahami Apa Itu SBN dan Jenisnya

Work Smart
Terpukul Pelemahan Rupiah, Bos Garuda Indonesia Dorong Tarif Batas Atas Direvisi

Terpukul Pelemahan Rupiah, Bos Garuda Indonesia Dorong Tarif Batas Atas Direvisi

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Minta BSI Dukung Pengembangan Sektor Produktif Halal

Wapres Ma'ruf Amin Minta BSI Dukung Pengembangan Sektor Produktif Halal

Whats New
UOB Kay Hian Rilis Aplikasi Perdagangan Saham dengan Fitur Lebih Segar

UOB Kay Hian Rilis Aplikasi Perdagangan Saham dengan Fitur Lebih Segar

Earn Smart
Langkah Pemerintah Tingkatkan Literasi Keuangan Penyandang Disabilitas

Langkah Pemerintah Tingkatkan Literasi Keuangan Penyandang Disabilitas

Whats New
Pahami, Ini Cara Perpanjang STNK Secara Online

Pahami, Ini Cara Perpanjang STNK Secara Online

Whats New
Pelaku UMKM Bisa Jajaki Pasar Internasional lewat BSI International Expo 2024

Pelaku UMKM Bisa Jajaki Pasar Internasional lewat BSI International Expo 2024

Whats New
Sponsori Ajang Lari Maraton, BTN Dukung 'Sport Tourism' di Jakarta

Sponsori Ajang Lari Maraton, BTN Dukung "Sport Tourism" di Jakarta

Whats New
Potensi Gas Melimpah di Jawa Timur, Pembangunan Infrastruktur Buka Pasar Baru

Potensi Gas Melimpah di Jawa Timur, Pembangunan Infrastruktur Buka Pasar Baru

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 1,37 Persen, Rupiah Melemah ke Rp 16.430 Per Dollar AS

IHSG Ditutup Menguat 1,37 Persen, Rupiah Melemah ke Rp 16.430 Per Dollar AS

Whats New
Bos Bulog Beri Penjelasan soal Beras Impor Sempat Tertahan di Pelabuhan

Bos Bulog Beri Penjelasan soal Beras Impor Sempat Tertahan di Pelabuhan

Whats New
Anggota DPR Sebut Petani Masih Sulit Dapat Pupuk Subsidi

Anggota DPR Sebut Petani Masih Sulit Dapat Pupuk Subsidi

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pipa Gas Dumai - Sei Mangkei pada 2025

Pemerintah Bakal Bangun Pipa Gas Dumai - Sei Mangkei pada 2025

Whats New
KB Bank Salurkan Fasilitas Kredit Lebih dari Rp 700 Miliar kepada Mayadapa Healthcare

KB Bank Salurkan Fasilitas Kredit Lebih dari Rp 700 Miliar kepada Mayadapa Healthcare

BrandzView
BSI International Expo 2024, Wapres: Buka Peluang Investasi dengan Pelaku Halal Global

BSI International Expo 2024, Wapres: Buka Peluang Investasi dengan Pelaku Halal Global

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com