TAJUK RENCANA

Ironi Situasi Pangan Kita

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB pada Hari Pangan 16 Oktober kembali mengingatkan pentingnya tiap negara mewaspadai gejolak harga pangan.

Gejolak harga pangan berhubungan erat dengan akses masyarakat, terutama kelompok rentan, terhadap pangan. Pengeluaran sebagian besar rumah tangga Indonesia masih cukup besar untuk pangan sehingga menentukan inflasi.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB sudah mengeluarkan peringatan tentang gejolak harga pangan dan dampaknya terhadap kelaparan, akhir Agustus lalu. Dalam pertemuan memperingati Hari Pangan di Roma, Selasa lalu, peringatan tersebut kembali diulang. Peringatan itu berkaitan dengan kenaikan 1,4 persen harga pangan dunia, terutama biji-bijian, daging, dan susu, setelah dalam dua bulan terakhir stabil.

Bagi Indonesia, Hari Pangan adalah momentum untuk kembali mengingatkan, pangan adalah hak asasi rakyat yang dijamin konstitusi. Bicara pangan bukan berarti hanya penyediaannya, melainkan juga akses terhadap pangan. Badan PBB untuk Anak-anak mengingatkan, satu dari tiga anak Indonesia kekurangan gizi. Jika tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin Indonesia kehilangan manfaat dari bonus demografi.

Badan Pusat Statistik memasukkan pangan sebagai penentu penting garis kemiskinan. Karena itu, pemerintah berkepentingan menjaga harga pangan selalu stabil. Program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa jabatan keduanya adalah memastikan ada cadangan beras 10 juta ton yang harus diusahakan dari produksi dalam negeri. Keuntungan memproduksi sendiri pangan di dalam negeri adalah menghindarkan ketergantungan dari impor sehingga Indonesia memiliki ketahanan dan kedaulatan pangan. Memproduksi pangan di dalam negeri memberikan lapangan kerja di desa dan kota melalui kegiatan di ladang hingga industri pengolahan.

Ironisnya, Indonesia sebagai negara agraris justru menjadi importir pangan. Tahun ini pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras. Padahal, Kementerian Pertanian berkali-kali menyebutkan produksi beras tahun ini meningkat dari tahun lalu. Juga sedang dikaji konsumsi beras nasional yang mungkin lebih rendah daripada angka selama ini, 139 kilogram per kapita per tahun. Artinya, ada kemungkinan kelebihan produksi dibandingkan dengan konsumsi.

Ironi lain, kecenderungan terus naiknya impor buah dan sayuran, ikan, susu, daging, bahkan garam. Begitupun, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan meminta Indonesia membuka lebih luas pasar dalam negeri terhadap impor hasil pertanian.

Hari Pangan seharusnya bukan sekadar seremoni apabila pemerintah sungguh peduli pada hak asasi rakyat serta kedaulatan dan ketahanan pangan. Ketidakhadiran Presiden dan Wakil Presiden pada peringatan Hari Pangan Nasional memberikan sinyal, ketahanan dan kedaulatan pangan belum menjadi prioritas seperti dijanjikan.

Pemberantasan Kemiskinan di Asia

Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Forum Dialog Kerja Sama Asia (ACD) di Kuwait memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan kemiskinan di Asia.

Upaya pemberantasan kemiskinan dan percepatan pembangunan memang tergolong mendesak di banyak negara Asia. Ratusan juta orang di kawasan Asia hidup di bawah garis kemiskinan. Jika tindakan konkret tidak segera diambil, persoalan kemiskinan dan keterbelakangan di sejumlah negara Asia dikhawatirkan akan memburuk.

Selama ini persoalan kemiskinan dan keterbelakangan di sejumlah negara Asia sering sekali dikeluhkan, tetapi umumnya tidak sampai mendorong upaya konkret untuk mengatasinya. Pertemuan puncak ACD yang pertama pekan ini di Kuwait menciptakan harapan baru karena sampai mengusulkan pengumpulan dana. Tuan rumah KTT, Emir Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, mengusulkan alokasi dana 2 miliar dollar AS.

Kuwait menyiapkan 300 juta dollar AS dan sisanya diharapkan berasal dari kontribusi 31 negara anggota ACD lainnya. Dana itu, sebagaimana disampaikan Emir Kuwait pada pidato pembukaan KTT, akan digunakan untuk membiayai proyek pembangunan dan pemberantasan kemiskinan, khususnya untuk negara-negara Asia non-Arab.

Negara-negara Asia Arab relatif tidak terlalu direpotkan oleh persoalan kemiskinan karena mendapat limpahan dana dari penjualan minyak. Sungguh menarik pula gagasan pengumpulan dana datang dari negara Arab seperti Kuwait. Selama ini sering muncul gugatan, kenapa tidak ada kepedulian kolektif tingkat regional untuk menyelesaikan isu kemiskinan dan keterbelakangan.

Setiap negara terkesan asyik dengan urusannya sendiri tanpa peduli terhadap kondisi masyarakat di negara-negara tetangga. Sebagian negara memang mampu memacu kemajuan, bahkan menghapus kemiskinan. Namun, tidak sedikit negara Asia yang tetap terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan karena proses penyelenggaraan negara yang tidak efektif dan efisien. Sebagian dana habis dikorupsi, membuat proses pembangunan terhambat.

Hampir tak terelakkan, tingkat kemajuan negara-negara di kawasan Asia berbeda-beda, bahkan dalam beberapa aspek tampak sangat kontras. Dalam lingkungan ASEAN saja, misalnya, tingkat kemajuan 10 negara anggota sangatlah berbeda. Kesenjangan kemajuan itu tidak hanya menimbulkan persoalan domestik bagi negara yang kurang maju, tetapi juga memengaruhi dinamika perkembangan kawasan secara keseluruhan. Perbedaan kemajuan sering menciptakan sensitivitas dalam hubungan bertetangga.

Masuk akal jika program ACD disambut positif dalam upaya mempercepat pemberantasan kemiskinan dan mendorong pembangunan di sejumlah negara Asia. Momentumnya juga tepat karena saat ini Asia disebut sebagai salah satu pusat utama pertumbuhan ekonomi dunia.