Kompas.com - 20/10/2012, 19:07 WIB
Penulis Suhartono
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Blok Mahakam, salah satu ladang gas alam terbesar di Indonesia, yang rata-rata produksinya mencapai sekitar 2.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), harus dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Pengelolaan blok ini tak boleh diserahkan kembali ke tangan asing, yaitu Perancis, kalau pun kontraknya habis.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur dan Staf IRESS (Indonesian Resources Studies) Marwan Batubara dan Muhammad Hatta Taliwang, Sabtu (20/10/2012) di Jakarta.

IRESS bersama tokoh-tokoh masyarakat, aktivis, mahasiswa, buruh dan lainnya, menuntut pengelolaan Blok Mahakam ke tangan bangsa sendiri. Tuntutan itu disampaikan dalam petisi rakyat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu lalu dalam sebuah aksi damai di depan Istana Merdeka, Jakarta.

"Sesuai UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, jika kontrak minyak dan gas alam berakhir, pengelolaannya seharusnya diserahkan kepada BUMN. Apalagi hal ini sesuai amanat konstitusi dan kepentingan strategis nasional serta kedaulatan energi kita," ujar Marwan.

Blok Mahakam memiliki cadangan sekitar 27 triliun kaki kubik (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50 perseb (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi.

Hasilnya dalam bentuk pendapatan kotor sekitar 100 miliar dollar AS. Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf.

Dengan harga gas yang terus naik, Blok Mahakam berpotensi mempunyai pendapatan kotor senilai 187 miliar dollar AS atau 12,5 x 1012 x 1000 BTU x 15/106 BTU) atau sekitar Rp 1.700 triliun.

Menurut Hatta, Pertamina sebenarnya ingin dan menyatakan kesanggupannya berkali-kali untuk mengelola Blok Mahakam sejak 2008 hingga sekarang. Namun, Kepala BP Migas R Priyono dan Wakil Menteri ESDM Prof Rudi Rubiandini mendukung Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang) tetap menjadi operator Blok Mahakam.

"Ini merupakan bentuk penghianatan terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945 karena cenderung memperkokoh penjajahan asing terhadap bumi pertiwi Indonesia," jelas Hatta.

Dalam catatan Kompas, Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh pemerintah dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation pada 31 Maret 1967, beberapa minggu setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden RI ke-2. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.