Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hattanomics, Mazhab Ekonomi Terbuka yang Berkeadilan

Kompas.com - 24/10/2012, 10:54 WIB

Di tengah kemerosotan ekonomi global yang terus berlangsung, Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan konsisten di atas 6% selama sekitar satu dekade terakhir. Walaupun tingkat permintaan masyarakat dunia menurun, perekonomian Indonesia terus bergerak menanjak melalui dorongan konsumsi masyarakat dalam negeri yang terus meningkat. Dengan terciptanya konsistensi ini, maka merupakan hal yang wajar jika penciptaan lapangan kerja yang berkualitas semakin meluas dan tingkat kemiskinan semakin terkikis. Prestasi inilah yang membuat negara-negara di dunia melirik Indonesia untuk turut memanfaatkan situasi ini dengan menyalurkan barang dagangan mereka ke Indonesia dan menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan ini pun membuat pemerintah perlu bijak menyikapinya agar ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dan mampu menjalankan perannya untuk menjamin kelangsungan perkembangan aktivitas pelaku ekonomi dalam negeri.

Hatta-nomics, itulah istilah yang disematkan oleh Kevin O Rourke, pengamat ekonomi lulusan Harvard University, terhadap orientasi kebijakan ekonomi saat ini yang dinilai protektif, restriktif dalam perdagangan dan membatasi modal asing. Kebijakan renegosiasi kontrak karya, pembatasan saham asing di pertambangan, dan pengenaan pajak ekspor barang tambang mendapat sorotan tajam dari kalangan-kalangan tertentu terhadap orientasi kebijakan saat ini. Padahal, pemerintah justru membuka ruang yang lebar kepada investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah menekankan konsep pasar terbuka yang berkeadilan, di mana pembangunan yang berlangsung memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan berjangka panjang.

Untuk menciptakan ruang pertumbuhan ekonomi yang luas dalam jangka panjang, pemerintah menitikberatkan pertumbuhan pada infrastruktur. Hal ini diperlukan untuk mengurangi ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap konsumsi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah membentuk enam koridor ekonomi yang terancang dalam Masterplan Percepatan, Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Masterplan ini dijalankan untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru di seluruh Indonesia yang dititikberatkan pada infrastruktur, sehingga tercipta konektivitas dan integrasi yang kuat untuk mendorong perekonomian yang tidak mudah digoncangkan oleh gejolak ekonomi dunia.

Melalui kebijakan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dapat tercipta pada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan tercipta perekonomian yang melibatkan banyak orang serta memberikan value added terhadap setiap sumber daya alam yang tertanam di tanah air Indonesia. (adv)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    S&P 500 dan Nasdaq 'Rebound' Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

    S&P 500 dan Nasdaq "Rebound" Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

    Whats New
    Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

    Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

    Spend Smart
    Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

    Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

    Whats New
    Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

    Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

    Whats New
    Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

    Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

    Whats New
    Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

    Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

    Whats New
    'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

    "Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

    Whats New
    Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

    Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

    Whats New
    Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

    Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

    Whats New
    Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

    Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

    Whats New
    PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

    PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

    Work Smart
    Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

    Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

    Whats New
    Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

    Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

    Whats New
    Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

    Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

    Whats New
    Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

    Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com