Pemerintah Gagal Antisipasi Pasokan

Jakarta, Kompas - Lonjakan permintaan sapi atau daging sapi menjadi pemicu utama kelangkaan dan mahalnya harga daging sapi di pasaran. Pemerintah dinilai gagal mengantisipasinya. Meski begitu, berbagai masalah terkait kelancaran pasokan mulai teratasi.

Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi terkait kelangkaan dan mahalnya harga daging sapi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (20/11). Rapat dipimpin Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Diah Maulida.

Rapat antara lain dihadiri Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh, dan wakil asosiasi importir, peternak dan penggemukan sapi, tanpa dihadiri wakil dari Kementerian Perhubungan.

Menurut Diah, permintaan sapi atau daging sapi belakangan ini meningkat pesat. Ini salah satunya sebagai dampak adanya program pemerintah untuk penggemukan 100.000 sapi oleh perusahaan BUMN. Belum lagi kondisi psikologis menjelang Natal dan Tahun Baru.

Di sisi lain, pasokan mengalami kendala. Sapi dari pusat produksi, seperti di NTB dan NTT, tidak bisa masuk ke Jakarta karena adanya larangan transit sapi hidup oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Mungkin pertimbangannya kesehatan,” katanya.

Para peternak sapi di Jawa Timur yang selama ini menggemukkan sapi rakyat tidak mau melepas sapi mereka karena takut tidak bisa membeli sapi bakalan baru untuk digemukkan.

Perusahaan penggemukan sapi juga enggan melepas sapi karena belum ada kepastian kuota impor sapi bakalan. Menko Perekonomian belum menetapkan kuota impor sapi bakalan karena belum ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Angka kuota seharusnya sudah muncul Agustus 2012, tetapi baru ada November.

Meski begitu, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memperlancar arus barang. Pelabuhan di Jatim, misalnya, sudah bisa menjadi tempat transit sapi ke Jakarta. Harga sapi bakalan di Jatim mulai turun. Pemprov Jatim melarang sapi dengan berat 250-400 kilogram keluar dari wilayah Jatim.

Untuk mengangkut sapi dari NTB ke Jakarta harus dibicarakan dulu dengan Kementerian Perhubungan. Kerja sama dengan TNI AL tidak mungkin karena ongkos angkut lebih mahal dan kapasitasnya sedikit. Belum lagi masih ada 15.000 sapi bakalan sisa impor dan stok 130.000 sapi di perusahaan penggemukan.

Dampak program

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia Thomas Sembiring menyatakan, seharusnya berbagai masalah pasokan itu bisa diantisipasi pemerintah, apalagi lonjakan permintaan merupakan dampak dari program pemerintah. ”Pemerintah gagal mengantisipasi lonjakan kenaikan dan harga daging sapi,” ujarnya.

Importir sekarang tidak bisa membantu lagi, karena impor daging sapi yang diizinkan pemerintah tidak boleh masuk ke pasar, tetapi ke hotel, restoran, dan pabrik. ”Dulu kami bisa menjadi katup sehingga tak ada lonjakan harga seperti ini,” katanya.

Sekretaris Jenderal Forum Peternak Sapi Indonesia Nanang Priyo Utomo mengungkapkan, selama ini peternak/perusahaan penggemukan sapi di Jatim menahan sapi mereka untuk tidak dijual ke pasar karena takut tidak bisa lagi membeli sapi bahan (bakalan) untuk digemukkan.

Harga sapi bakalan Rp 34.000 per kilogram berat sapi hidup, sedangkan untuk sapi siap potong Rp 33.000. ”Kalau dipaksa menjual, peternak tidak akan untung,” katanya.

Harga sapi bakalan terus naik karena banyak peminat. Pedagang dari sejumlah daerah, termasuk dari Jawa Barat, berburu sapi bakalan ke Jawa Timur. ”Sudah menjadi pengetahuan umum para peternak bahwa menjelang Lebaran seperti ini, harga sapi bakalan tinggi karena permintaan meningkat. Program pemerintah juga bergulir mulai November,” katanya. Seharusnya ini bisa diantisipasi pemerintah.

Namun, Ketua Forum Peternak Sapi Indonesia Nasyiruddin di Surabaya, Selasa, mengatakan, minimnya pasokan yang berdampak terhadap kenaikan harga daging sapi agar tidak dimanfaatkan pemerintah untuk menambah kuota impor. Apalagi stok sapi untuk dipotong ada meski tidak berada di tangan peternak atau perusahaan penggemukan.

Nasyiruddin mengatakan, Dinas Peternakan Jatim juga menjamin tidak ada kelangkaan daging sapi potong di provinsi ini. Bahkan, Jatim siap memasok sapi potong ke Jakarta dan beberapa daerah lain yang mengalami kelangkaan daging sapi.

Saat ini Jatim menyediakan 151.000 sapi potong untuk dikirim ke provinsi lain selama tahun 2012 dan hingga kini baru tersalur 100.000 ekor. Masih ada 51.000 ekor.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Mi dan Bakso Indonesia Trisetyo Budiman, Selasa, mengatakan pemerintah tak begitu saja menutup keran impor daging sapi. ”Asal impor daging berada pada rel yang benar, daging dialokasikan untuk pedagang kecil yang butuh daging dengan harga terjangkau serta berkualitas, tidak masalah,” katanya.(MAS/NEL/PIN/MKN/RWN/JON/ODY/WER/ETA)