Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNI: Bank Sudah Banyak, Tidak Perlu Bank Infrastruktur

Kompas.com - 18/12/2012, 14:53 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BBNI) Gatot M Suwondo menegaskan, Indonesia tidak perlu memiliki bank infrastruktur untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di tanah air. Sebab, sudah banyak bank yang ada di Indonesia.

"Kita kan sudah punya empat bank pemerintah dan lebih dari 100 bank swasta dan asing, jadi tidak perlu adanya bank infrastruktur," kata Gatot di Indonesia Infrastructure Outlook 2013 di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Menurut Gatot, perbankan saat ini memiliki kelebihan likuiditas yang dapat disalurkan ke semua proyek-proyek, apalagi infrastruktur. Dengan kondisi tersebut, perbankan hanya perlu mobilisasi untuk bisa menyalurkan kredit ke semua proyek yang direncanakan.

Apalagi, bank-bank pemerintah saat ini masih memiliki rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio/LDR) masih rendah. Sehingga kredit dari bank pemerintah juga harus didorong untuk bisa meningkatkan rasio LDR-nya.

"Bank pemerintah masih memiliki rasio LDR yang rendah. Hanya BTN saja yang sudah di atas 100 persen. Ketiga bank lainnya, seperti BNI, Bank Mandiri dan BRI masih di bawah 80 persen. Ini saja yang di-push, tidak perlu bank infrastruktur," tambahnya.

Apalagi keempat bank pemerintah ini bila digabung memiliki 40 persen aset dari total aset perbankan nasional.

Sekadar catatan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, tidak perlu membuat bank infrastruktur untuk mendorong pembangunan infrastruktur di tanah air. Sebab, dananya bisa diperoleh dari pihak lain.

"Kita tidak perlu bank infrastruktur, tapi perlu pembiayaan infrastruktur yang lebih fleksibel," kata Hatta saat memberikan sambutan di Indonesia Infrastructure Outlook 2013 di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Selama ini, pembangunan infrastruktur di tanah air memang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak 2010 lalu, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dari APBN ini terus meningkat. Rinciannya Rp 90 triliun (2010), Rp 128 triliun (2011), Rp 174 triliun (2012) dan Rp 203 triliun (2013).

Hatta mengatakan belanja infrastruktur pemerintah di tahun depan mencapai Rp 438 triliun. "Tapi spendingnya hanya 60-70 persen saja dari jumlah itu. Ini masih banyak hambatan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Whats New
Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Whats New
Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

Whats New
'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

"Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

Whats New
Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Whats New
Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Whats New
Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

Whats New
PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Whats New
Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Whats New
Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

Whats New
Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Whats New
Kredivo Bidik Penyaluran Pembiayaan Produktif Tembus 10 Persen

Kredivo Bidik Penyaluran Pembiayaan Produktif Tembus 10 Persen

Whats New
Grant Thornton: Perusahaan Multinasional Perlu Taat Aturan 'Transfer Pricing'

Grant Thornton: Perusahaan Multinasional Perlu Taat Aturan "Transfer Pricing"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com