Indonesia-Uni Eropa Dorong Perdagangan Kayu Legal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak 1 Januari 2013 Pemerintah Indonesia mulai mewajibkan bahwa ekspor produk kayu harus disertai dengan Dokumen V-Legal yang menjamin legalitas produk kayu tersebut sejak titik penebangan hingga pengangkutan, perdagangan dan pengolahannya.

Di sisi lain, mulai 3 Maret 2013 mendatang, Uni Eropa akan memberlakukan Peraturan Perundangan Kayu UE No. 995/2010 (EUTR) yang mewajibkan setiap operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar Uni Eropa.

Berdasarkan persetujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perdagangan produk kayu dari Indonesia ke pasar Eropa.

Sekretaris Jenderal Hadi Daryanto dan Duta Besar Julian Wilson, dalam pertemuan hari ini, Selasa (22/1) di Jakarta, setuju bahwa pihak Uni Eropa serta para operator yang merupakan importir produk kayu Indonesia akan menerima kayu Indonesia yang memiliki sertifikat sistem verifikasi legalitsa kayu (SVLK).

Sertifikasi SVLK adalah instrumen yang berharga dalam penilaian l egalitas produk kayu Indonesia dan diharapkan hal ini dilihat sebagai unsur kuat jaminan bagi pembeli di Eropa.

Menurut Julian produk kayu berkualitas tinggi dari Indonesia sangat populer di Uni Eropa. Pada saat yang sama, kedua belah pihak juga menyatakan kesamaan tekad untuk memerangi perdagangan kayu ilegal.

Selama bulan Oktober-Desember 2012, Indonesia dan beberapa negara anggota Uni Eropa telah melaksanakan uji coba pengapalan ekspor produk kayu dengan disertai Dokumen V- Legal sebagai uji kesiapan sistem tersebut. Uji coba pengapalan ini sebagian besar hasilnya positif.