Indonesia Masih Mengkaji Masuk TPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia belum memutuskan bergabung ke dalam Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership). Indonesia akan terus mengkaji, apakah ada keuntungan positif yang diperoleh saat bergabung ke dalam forum tersebut.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, seusai membuka Konferensi Perdagangan 2013 di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (30/1/2013).

Pada prinsipnya, Indonesia tidak tertutup terhadap Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). "Namun, selama kita belum mengetahui keuntungan yang positif, kita tidak akan bergabung ke dalam TPP," ujarnya.

Memang ada kalangan yang menganjurkan Indonesia seharusnya bergabung dalam Kemitraan Trans-Pasifik yang dimotori Amerika Serikat. Dengan bergabung ke dalam TPP, Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat, terutama perluasan akses pasar global.

Forum itu pun dinilai lebih menjanjikan dibandingkan dengan forum ASEAN atau APEC.

Menurut Gita, sikap yang mendukung Indonesia bergabung ke dalam TPP sudah didengar. Namun, sikap itu belum mewakili seluruh sikap pemangku kepentingan yang ada.

"Kami juga perlu mendengar masukan dari para pemangku kepentingan yang lain, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat," tuturnya.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Iman Pambagyo juga mengatakan bahwa sejauh ini Indonesia masih melakukan observasi terhadap TPP. Komitmen yang dituntut dalam perjanjian TPP cukup tinggi.

"Kami masih mengkaji plus minusnya bagi Indonesia," ujarnya.

Menurut Iman, komitmen perjanjian dalam TPP tidak hanya menuntut penurunan tarif dan pembukaan sektor jasa di bidang perdagangan, tetapi juga menuntut disiplin dalam menertibkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan.

Selain itu, dalam TPP juga dibahas provisi mengenai lingkungan dan perburuhan.

Indonesia, lanjut Iman, bukan tidak mau menegakkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, dan bukan juga tidak menghargai hak-hakpekerja.

"Namun, apakah kita siap kebijakan kita juga diatur dalam konteks perjanjian itu.Kedaulatan kita bisa tergerus," katanya.  

Iman mengatakan, fokus Indonesia saat ini adalah Kerja Sama Ekonomi Regional Komprehensif (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) yang dicetuskan pada 2012. RCEP dianggap lebih cocok denganIndonesia.