Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengembangan Kawasan Industri, Peran Pemerintah Minim

Kompas.com - 25/03/2013, 09:29 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Peran Pemerintah Indonesia dalam pengembangan lahan kawasan industri minim dibandingkan dengan peran sektor swasta. Salah satu dampaknya, sukar mengatur stabilitas kenaikan harga tanah yang kerap membebani investor ketika masuk ke kawasan industri.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Dedi Mulyadi pada Lokakarya Pendalaman Kebijakan Industri di Bandung, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

”Pada kondisi mekanisme pasar, sulit bagi pemerintah untuk mengatur sepenuhnya harga tanah di kawasan industri karena hal tersebut terkait dengan penawaran dan permintaan,” kata Dedi.

Pola pengembangan kawasan industri di Indonesia, yang saat ini 6 persen dilakukan oleh pemerintah dan 94 persen lainnya peran swasta. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa negara Asia lainnya.

Sebagai perbandingan, mengutip ULI (1975) dan Dirdjojuwono (2004), sebanyak 78 persen pengembangan kawasan industri di Malaysia dilakukan pemerintah dan 22 persen swasta. ”Di Jepang proporsinya 85 persen pemerintah dan 15 persen swasta,” kata Dedi.

Korea Selatan 70 persen pemerintah dan 30 persen swasta, Taiwan 90 persen pemerintah 10 persen swasta, serta Singapura 85 persen pemerintah dan 15 persen swasta. Persentase tersebut menyatakan kontribusi dalam bentuk penanaman modal.

Dedi mengatakan, peran pemerintah dalam menyediakan lahan kawasan industri di Indonesia harus ditingkatkan lagi seperti masa-masa awal pembangunan kawasan industri.

Sebagai gambaran, pemerintah pusat hingga tahun 1989 aktif menginisiasi pembangunan kawasan industri seperti di Pulogadung, Jakarta. Selain itu juga pembangunan kawasan industri di Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Dedi mengatakan, proyeksi kebutuhan lahan kawasan industri adalah 12,5 hektar (ha) untuk investasi senilai Rp 1 triliun. Proyeksi ini didasarkan data tahun 2011, ketika penjualan lahan kawasan industri mencapai 1.247,84 ha sementara total investasi penanaman modal asing maupun dalam negeri sektor industri senilai Rp 99,64 triliun.

Total luasan lahan kawasan industri yang tersisa hingga sekarang 7.911.98 ha. Sementara itu proyeksi kebutuhan lahan kawasan industri tahun 2013 seluas 2.372,59 ha.

Kebutuhan lahan kawasan industri untuk mengiringi masuknya investasi di tahun 2014 diproyeksikan 2.847,10 ha, dan di tahun 2015 seluas 3.416,53 ha. Akibatnya, tanpa ada penambahan kawasan industri baru maupun perluasan dari yang sudah ada, maka persediaan kawasan industri akan habis.

Kondisi tersebut akan berdampak mendorong kenaikan harga lahan di kawasan industri. Hal tersebut berpotensi mengurangi daya saing kawasan industri di Indonesia.

Menurut Dedi, pengembangan kawasan industri baru perlu didorong, baik di koridor ekonomi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku.

Kendala sulit mengembangkan kawasan industri di daerah sempat dikeluhkan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar. Sanny menegaskan, pemerintah daerah perlu mengakomodasi keinginan pengembangan kawasan industri di daerah karena hal itu merupakan salah satu instrumen mempercepat industrialisasi. Di sisi lain, ada sejumlah hal yang harus disiapkan dalam penyiapan kawasan industri di daerah.

”Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 mengatur bahwa industri manufaktur baru harus berlokasi di kawasan industri. Dikecualikan bila di daerah tersebut belum ada kawasan industri,” kata Sanny.

Menurut Sanny, penyesuaian rencana tata ruang dan wilayah dengan kebutuhan pengembangan kawasan industri perlu dilakukan supaya ketika ada industri yang ingin berkembang di suatu wilayah tidak terkendala ketiadaan kawasan industri.

Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat mengatakan, penetapan suatu kawasan industri harus didahului penyiapan infrastruktur yang merupakan daya tarik bagi investor. (CAS)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajang Apresiasi Industri Kreatif dan Periklanan Bakal Digelar di Jakarta

Ajang Apresiasi Industri Kreatif dan Periklanan Bakal Digelar di Jakarta

Whats New
2 Cara Mengatasi Lupa PIN ATM BRI Tanpa ke Bank Antiribet

2 Cara Mengatasi Lupa PIN ATM BRI Tanpa ke Bank Antiribet

Spend Smart
BEI Tunjuk Mantan Petinggi OJK Jadi Komisaris Utama

BEI Tunjuk Mantan Petinggi OJK Jadi Komisaris Utama

Whats New
Masuk Semester II 2024, Upbit Optimis Aset Kripto Tumbuh Positif

Masuk Semester II 2024, Upbit Optimis Aset Kripto Tumbuh Positif

Whats New
Shopee Bantah Lakukan Monopoli Jasa Kurir di Platformnya

Shopee Bantah Lakukan Monopoli Jasa Kurir di Platformnya

Whats New
4 Tips Menggunakan Kartu Kredit ala Renata Kusmanto

4 Tips Menggunakan Kartu Kredit ala Renata Kusmanto

Spend Smart
Nilai Rata-rata Transaksi 'Paylater' di Indonesia Masih di Bawah Rp 500.000

Nilai Rata-rata Transaksi "Paylater" di Indonesia Masih di Bawah Rp 500.000

Whats New
Rupiah Kembali Terkapar, Dollar AS Tembus Rp 16.400

Rupiah Kembali Terkapar, Dollar AS Tembus Rp 16.400

Whats New
Permudah BPR Ajukan Perizinan Kelembagaan, OJK Luncurkan Aplikasi SPRINT

Permudah BPR Ajukan Perizinan Kelembagaan, OJK Luncurkan Aplikasi SPRINT

Whats New
Sepanjang 2023, Aplikasi Investasi Pluang Catat Kenaikan Nilai Transaksi 22 Kali Lipat

Sepanjang 2023, Aplikasi Investasi Pluang Catat Kenaikan Nilai Transaksi 22 Kali Lipat

Whats New
KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

Whats New
Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Whats New
Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Whats New
IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

Whats New
Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com