Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Naikkan Harga BBM, Presiden Harus Ambil Risiko

Kompas.com - 09/04/2013, 12:07 WIB
Didik Purwanto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengambil risiko terkait rencana kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau tidak. Bahkan Presiden harus siap dianggap mengambil kebijakan tidak populis atas kebijakan tersebut.

"Ini memang kebijakan tidak populis. Namun kalau tujuannya untuk kepentingan masyarakat, Presiden pasti berhasil, meski awalnya ditentang masyarakat," kata Hidayat saat ditemui di acara Munas ke-9 Apindo di Hotel JS Luwansa Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Hidayat mengatakan, Presiden memang memberi sinyal dua keputusan soal BBM bersubsidi yaitu menghapus anggaran subsidi untuk kalangan menengah atas. Intinya akan melarang konsumsi BBM bersubsidi pada kendaraan pribadi. Selain itu, Presiden juga memberi sinyal terkait menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Namun untuk opsi pertama, ini hanya menghemat anggaran negara sekitar Rp 80 triliun. Apakah itu bisa memadai atau tidak. Tapi kalau Presiden ambil opsi kedua, maka risiko politisnya sangat besar," tambahnya.

Dengan kondisi itu, Presiden sangat hati-hati memutuskan kebijakan soal BBM bersubsidi ini. Presiden juga ingin agar bila jadi menaikkan harga BBM bersubsidi, maka harus dibarengi dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat.

"Sementara saat Presiden memberikan BLT, ini pasti ditentang oleh sebagian partai politik (bisa dianggap sebagai kampanye terselubung jelang pemilu)," tambahnya.

Secara pribadi, Hidayat mendukung Presiden untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Bahkan kalangan industri mengaku siap jika keputusan itu diambil. "Dampak ke industri sudah pasti ada, tapi sudah dikalkulasi, ini masih aman," tambahnya.

Sebaliknya, jika opsi menaikkan harga BBM bersubsidi tidak diambil, politisi Partai Golkar ini menjelaskan keuangan negara akan terus mengalami defisit, kondisi moneter terganggu dan berimbas ke penurunan nilai tukar Rupiah. "Jika kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak diambil, jadi jangka panjangnya tidak bagus. Kondisi fiskal dan moneter kita bengkak," tambahnya.

Namun Hidayat akan menyerahkan semua keputusan terkait BBM bersubsidi ini kepada Presiden. "Saya memang menganjurkan harga BBM naik, tapi harus dihitung (besarannya). Soal waktu, saya tidak mau berspekulasi," jelasnya.

Ikuti artikel terkait di Topik Subsidi BBM untuk Orang Kaya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BEI Tunjuk Mantan Petinggi OJK Jadi Komisaris Utama

    BEI Tunjuk Mantan Petinggi OJK Jadi Komisaris Utama

    Whats New
    Masuk Semester II 2024, Upbit Optimis Aset Kripto Tumbuh Positif

    Masuk Semester II 2024, Upbit Optimis Aset Kripto Tumbuh Positif

    Whats New
    Shopee Bantah Lakukan Monopoli Jasa Kurir di Platformnya

    Shopee Bantah Lakukan Monopoli Jasa Kurir di Platformnya

    Whats New
    4 Tips Menggunakan Kartu Kredit ala Renata Kusmanto

    4 Tips Menggunakan Kartu Kredit ala Renata Kusmanto

    Spend Smart
    Nilai Rata-rata Transaksi 'Paylater' di Indonesia Masih di Bawah Rp 500.000

    Nilai Rata-rata Transaksi "Paylater" di Indonesia Masih di Bawah Rp 500.000

    Whats New
    Rupiah Kembali Terkapar, Dollar AS Tembus Rp 16.400

    Rupiah Kembali Terkapar, Dollar AS Tembus Rp 16.400

    Whats New
    Permudah BPR Ajukan Perizinan Kelembagaan, OJK Luncurkan Aplikasi SPRINT

    Permudah BPR Ajukan Perizinan Kelembagaan, OJK Luncurkan Aplikasi SPRINT

    Whats New
    Sepanjang 2023, Aplikasi Investasi Pluang Catat Kenaikan Nilai Transaksi 22 Kali Lipat

    Sepanjang 2023, Aplikasi Investasi Pluang Catat Kenaikan Nilai Transaksi 22 Kali Lipat

    Whats New
    KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

    KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

    Whats New
    Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

    Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

    Whats New
    Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

    Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

    Whats New
    IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

    IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

    Whats New
    Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

    Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

    Whats New
    Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

    Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

    Whats New
    Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

    Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com