Polri Kerahkan Personel, Amankan Distribusi BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Republik Indonesia menyatakan siap mengerahkan personelnya untuk mengawasi dan mengamankan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kepolisian telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) jika pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk mobil pribadi.

“Tentu Polri akan siap memberikan dukungan dan bantuan jika diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentang kenaikan harga BBM. Pada kesempatan ini apapun implementasi yang akan kita lakukan ini bagian dari kewajiban Polri untuk tetap membantu agar proses distribusi dapat berjalan dengan baik,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2013).

Boy mengatakan, Polri saat ini juga menyelidiki dugaan adanya tempat penimbunan BBM di sejumlah daerah untuk mencegah kelangkaan BBM. Kepolisian dan Pertamina juga berkoordinasi terkait rencana pemasangan alat untuk mendeteksi mobil yang layak diisi dengan BBM bersubsidi dan tidak.

“Ini baru rencana, jadi belum tahu kapan waktunya. Jadi ketika diberlakukan bagaimana menyaring kendaraan-kendaraan yang berhak dan tidak berhak,” terang Boy.

Sebelumnya, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya mendatangi Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2013). Hanung menyatakan, PT Pertamina tidak dapat sendirian dalam mengatasi dampak yang terjadi jika kebijakan pemerintah diterapkan. Pertamina meminta setiap SPBU akan dijaga oleh petugas kepolisian.

"Karena adanya disparitas harga, penyimpangan kemungkinan sangat besar terjadi dan itu sudah terjadi. Kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, utamanya mengamankan pendistribusian BBM PSO (public services obligation) supaya tidak terjadi penyimpangan," kata Hanung.

Hanung menjelaskan, kuota BBM bersubsidi pada tahun ini sebanyak 46 juta kiloliter yang terdiri dari premium, solar, dan minyak tanah. Adapun 45 juta kiloliter di antaranya merupakan tanggung jawab Pertamina. Pertamina juga berencana memasang sistem yang mampu memonitor pendistribusian BBM PSO di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pemerintah berencana mengurangi subsidi BBM bagi pengguna mobil pribadi dengan menerapkan harga bahan bakar jenis premium pada kisaran Rp 6.500 per liter. Adapun pengguna sepeda motor dan angkutan umum masih bisa membeli premium dengan harga Rp 4.500 per liter. Implementasi kebijakan tersebut diperkirakan paling cepat akhir April ini.

Pemerintah menghitung harga keekonomian premium sebesar Rp 9.500 per liter. Jika harga dinaikkan menjadi Rp 6.500, kelompok menengah ke atas masih menikmati subsidi Rp 3.000 per liter. Adapun masyarakat menengah ke bawah disubsidi Rp 5.000 per liter.

Saat kebijakan itu dilaksanakan, akan ada SPBU yang khusus menjual premium untuk sepeda motor dan angkutan umum dan ada SPBU yang khusus menjual premium untuk mobil pribadi. Cara ini dianggap lebih memudahkan mekanisme pengawasannya dibandingkan SPBU yang sama melayani premium untuk mobil pribadi, angkutan umum, dan sepeda motor.