Taruhan Paket Bali

India bersikukuh pada usulan meningkatkan cadangan pangan dari 10 persen menjadi 15 persen dari total produksi pangan dengan waktu subsidi tidak terbatas. India menolak kompromi yang diajukan negara maju menyepakati besaran subsidi hingga 15 persen, tetapi dibatasi hanya empat tahun.

Penolakan tersebut akan menyebabkan KTM di Bali tidak menghasilkan kesepakatan sebagai konsekuensi penerapan klausul single undertaking (nothing is agreed until everything is agreed). Akibatnya, sektor pertanian akan dikembalikan kepada kesepakatan Putaran Uruguay tahun 1986 yang hanya memperbolehkan subsidi pangan maksimal 10 persen.

India termasuk salah satu negara yang akan terkena tuduhan pelanggaran subsidi sehingga bisa dibawa ke sidang panel WTO dan mendapatkan sanksi. Indonesia masih aman karena subsidi pertanian terkait stok pangan kurang dari 10 persen dari produksi mengacu harga yang ditetapkan tahun 1986-1989.

China yang baru masuk WTO juga bisa terkena sanksi serupa. Negara-negara anggota WTO meyakini stok pangan di China lebih dari 10 persen. Namun, tak ada yang bisa mengonfirmasi besaran stok pangan China.

Jika proposal G-33 gagal, klausul tariff rate quota (TRQ) dan export competition yang menguntungkan Indonesia tidak bisa dilaksanakan. Indonesia dapat menaikkan tarif impor produk susu dan beras untuk melindungi petani.

Export competition berisi kesepakatan negara maju untuk mengurangi bantuan subsidi terhadap sektor pertanian supaya produk pertanian negara berkembang lebih berdaya saing.

Apakah sikap India akan tetap keras sampai akhir pertemuan 6 Desember ini? Masih ada harapan. AS dan Pakistan, yang bertentangan dengan India dalam masalah ini, sudah menyerahkan proses negosiasi kepada Ketua KTM Ke-9 WTO Gita Wirjawan dan Sekretaris Jenderal WTO Roberto Azevedo.

Banyak anggota WTO berharap India bisa sedikit melunak. Kalaupun tak mau seutuhnya menerima usulan negara maju, India setidaknya bersedia menyebutkan berapa tahun subsidi bisa diterapkan untuk cadangan pangan hingga 15 persen. Sangat disayangkan jika India tidak mau beranjak.

Negosiasi formal dan informal masih diupayakan demi Paket Bali. Paket ini diharapkan bisa melanjutkan Agenda Pembangunan Doha dan taruhan bagi masa depan perdagangan multilateral. (HERMAS E PRABOWO/A HANDOKO)