Kompas.com - 04/06/2014, 14:37 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat kebahagiaan antarkelompok masyarakat perlu dipotret lebih jauh dalam survei Indeks Kebahagiaan Indonesia. Hal ini terutama untuk mengetahui profil psikologi masyarakat. Pengukuran yang ada dinilai cenderung menggunakan indikator kekayaan material.

Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Heruanto Hadna ketika dihubungi di Yogyakarta, Selasa (3/6/2014), mengatakan, indikator kebahagiaan yang digunakan masih didominasi faktor material semata. Sementara tingkat kebahagiaan manusia tak hanya ditentukan tingkat kesejahteraan ekonomi.

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas survei indeks kebahagiaan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan pada Senin kemarin.

Dalam survei BPS pada Juli 2013, indeks kebahagiaan manusia Indonesia rata-rata 65,11 dari skala 0-100. Skor 0 menunjukkan kondisi sangat tidak bahagia. Sementara skor 100 menunjukkan kondisi sangat bahagia.

”Saya tidak percaya keberhasilan secara ekonomi linier dengan kebahagiaan. Aspek-aspek ekonomi tidak selalu menjadi dasar menentukan kebahagiaan. Dari kacamata kebijakan, itu berarti pemerintah tidak cukup hanya membangun sektor ekonomi melainkan dimensi lain yang bersifat psikologis,” kata Hadna.

Ia menambahkan, faktor keadilan menjadi sangat penting dalam membangun ekonomi. Oleh sebab itu, indeks kebahagiaan antarkelompok perlu benar-benar dipotret.

”Ini yang perlu dipotret. Ke depan, aspek ini penting untuk dilihat. Dugaan saya bisa jadi indeks 65,11, kalaupun valid, akan lebih tinggi lagi kalau keadilan terpenuhi,” kata Hadna.

Wijayanti, sosiolog dari LIPI, di Jakarta, juga mengatakan, indeks kebahagiaan jangan diukur dari kekayaan material, seperti jumlah pendapatan per bulan, tetapi dari hal umum yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu seperti sarana transportasi, kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Sarana umum tersebut bisa menjadi tolak ukur kepuasan dan kebahagiaan masyarakat yang hidup di Indonesia.

Ia berpendapat, masyarakat yang bahagia adalah masyarakat yang meskipun penghasilan mereka tidak terlalu tinggi, merasa diperhatikan kesejahteraannya oleh negara.

Ia mengaku terkejut karena penduduk perkotaan lebih bahagia dari pedesaan. Hal ini berkebalikan dengan anggapan bahwa pedesaan merupakan tempat yang tenang, sedangkan perkotaan dipenuhi faktor-faktor penyebab stres, seperti kemacetan dan polusi.

”Hal ini menandakan, sarana penunjang kehidupan di pedesaan tidak tertata dengan baik. Padahal, sebagian besar penduduk Indonesia hidup di pedesaan. Kalau begini, apakah masyarakat umumnya merasa bahagia?” tuturnya.

”Sejauh ini belum ada penjelasan mengenai variabel penyebab kebahagiaan tersebut,” ujar Wijayanti. (A03/A15/LAS)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Whats New
Isu 'Business Judgment Rule' dan 'Talent Mobility' di PP Nomor 23 Tahun 2022

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.