Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemberian" Bandara Halim ke Lion Group Dipertanyakan

Kompas.com - 19/10/2014, 18:18 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN) Said Didu menilai, pelepasan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma ke pihak Lion Group sama saja dengan melepaskan asset negara.

Dia pun tidak habis pikir mengapa TNI-AU sebagai kuasa pengguna Bandara Halim mau “melepaskan” aset tersebut.

“Dengan posisi demikian saya gagal paham kenapa TNI-AU rela 'memberikan' pusat pertahanannya ke swasta? Ada apa?” tulis Said Didu dalam akun Twitternya, Jakarta, kemarin (18/20/2014).

Menurut dia, Bandara Halim tidak bisa dilihat secara fisik semata. Pasalnya, bandara tersebut juga merupakan pusat komando pertahanan udara dimana semua semua pergerakan alutsista berada dibawah komando yang berpusat di Bandara Halim.

Meskipun, kata dia, pesawat-pasawat tempur canggih tidak semuanya bandara di Halim, namun tetap saja semua pergerakan pertahanan yang meliputi radar, ATC, pesawat, dan pergerakan darat berada dalam cakupan pusat pertahanan udara tersebut.

“Apakah pusat komando pertahanan akan terganggu dengan menyerahkan pengelolaan Bandara ke swasta ? Bagi saya pasti terganggu !!!,” kata dia.

Said juga mengemukakan kekhawatiran, bahwa pengelolaan Halim merupakan modus pengalisan aset  negara kepada swasta, sebagaimana kasus Kemayoran, Senayan, Pondok Indah, dan lainnya.

“Modus lepasnya eks Bandara Kemayoran dan Senayan modusnya menyerupai beralihnya bandara HLMPK (Halim Perdanakusuma). Ini lebih strategis,” tulisnya.

Meskipun begitu, Said Didu menegaskan bahwa dia bukannya tidak setuju pihak swasta masuk dan berinvesatasi membangun infrastrukur. Tetapi, menurut dia, akan lebih baik jika pihak swasta berinvestasi di luar pemenfaatan aset negara. “Persoalannya adalah kenapa swasta hanya mengincar aset Negara/BUMN untuk hal tsb - bangun sendiri di tempat lain kenapa?” kata dia.

Dia menduga ada pihak-pihak tertentu yang ingin melepaskan kepemilikan aset negara. Dia pun menyebut pihak-pihak itu sebagai mafia pelepasan aset negara.

“Mafia 'pelepasan' asset negara ini sangat kuat (saya alami) - ada oknum parpol, oknum penegak hukum, oknum pengacara dll. Bahkan saat berperkarapun ada pihak-pihak 'penguasa' yang me-lobby agar jangan terlalu ngotot menang kalau mau selamat - ini fakta,” ungkap Said Didu dalam akun twitternya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AXA Mandiri Cetak Laba Bersih Rp 1,33 Triliun Sepanjang 2023

AXA Mandiri Cetak Laba Bersih Rp 1,33 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
Ada Momen Ramadhan, Penjualan Eceran Maret 2024 Melesat

Ada Momen Ramadhan, Penjualan Eceran Maret 2024 Melesat

Whats New
Menko Airlangga: Kemungkinan RI Resesi Hanya 1,5 Persen, Terendah di Dunia

Menko Airlangga: Kemungkinan RI Resesi Hanya 1,5 Persen, Terendah di Dunia

Whats New
Butuh Dana untuk Investasi, Adaro Minerals Absen Bagi Dividen Tahun Ini

Butuh Dana untuk Investasi, Adaro Minerals Absen Bagi Dividen Tahun Ini

Whats New
Ciri-ciri Atasan 'Toxic' dan Cara Menghadapinya

Ciri-ciri Atasan "Toxic" dan Cara Menghadapinya

Work Smart
Petronas Teken Kontrak Blok Bobara, Nilai Investasi Rp 272,95 Miliar

Petronas Teken Kontrak Blok Bobara, Nilai Investasi Rp 272,95 Miliar

Whats New
J Trust Bank Hadirkan Program Tabungan Sekaligus Penanaman Mangrove

J Trust Bank Hadirkan Program Tabungan Sekaligus Penanaman Mangrove

Whats New
Pasar Perbaikan Pesawat di RI Besar, FL Technics Buka Fasilitas MRO di Bandara Ngurah Rai dan Raih Sertifikat FAA

Pasar Perbaikan Pesawat di RI Besar, FL Technics Buka Fasilitas MRO di Bandara Ngurah Rai dan Raih Sertifikat FAA

Whats New
UNESCO Tetapkan Semen Padang sebagai Warisan Kolektif Asia Pasifik

UNESCO Tetapkan Semen Padang sebagai Warisan Kolektif Asia Pasifik

Whats New
Perempuan Duduki 60 Persen Posisi Manajemen di Prudential Indonesia

Perempuan Duduki 60 Persen Posisi Manajemen di Prudential Indonesia

Work Smart
Awasi Bus Pariwisata Tak Berizin, Kemenhub Perlu Kerja Sama dengan Instansi Lain

Awasi Bus Pariwisata Tak Berizin, Kemenhub Perlu Kerja Sama dengan Instansi Lain

Whats New
Ada Modus Penipuan Mengatasnamakan Bukalapak, Pengguna dan Masyarakat Diminta Waspada

Ada Modus Penipuan Mengatasnamakan Bukalapak, Pengguna dan Masyarakat Diminta Waspada

Whats New
Tumbuh 12,4 Persen, Kredit Perbankan Tembus Rp 7.245 Triliun pada Kuartal I 2024

Tumbuh 12,4 Persen, Kredit Perbankan Tembus Rp 7.245 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Waspada Modus Penipuan Keuangan Baru yang Mengincar Masyarakat pada 2024

Waspada Modus Penipuan Keuangan Baru yang Mengincar Masyarakat pada 2024

Whats New
Menkominfo: Jurnalistik Harus Investigasi, Masa Harus Dilarang...?

Menkominfo: Jurnalistik Harus Investigasi, Masa Harus Dilarang...?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com