“27 Tahun Jadi Pegawai Kemenperin, Saya Enggak Punya Database Industri”

Namun, dia lebih lanjut menuturkan, kebutuhan presisi masih dihitung. Sebab, sampai saat ini, Kementerian Perindustrian belum memiliki database lengkap mengenai jumlah, jenis industri, kebutuhan bahan baku dan energinya, serta sumber daya manusianya.

“Saya enggak punya database. Kami baru mau bangun database industri. Saya akan hitung berapa kebutuhan listrik, gas, batubara. Saya pernah bilang ke Pak Menteri (MS HIdayat), saya 27 tahun jadi pegawai Kementerian, tapi enggak punya database,” kata dia dalam seminar “Revitalisasi Kebutuhan Gas untuk Industri”, di Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Selama ini, Hardjanto mengaku menggunakan data ekspor-impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan. Dia ingin agar database industri segera rampung, apalagi mengingat rencana Presiden Joko Widodo yang kabarnya akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hardjanto menyebut dibutuhkan database industri untuk mengukur berapa besar dampak kenaikan BBM terhadap industri. Saat ini, Ditjen BIM sedang membangun apa yang disebut dengan supply-demand analysis. Sistem ini bekerja untuk melihat berapa banyak kebutuhan industri akan bahan baku dan energi. Hardjanto mengklaim sistem ini transparan, dan bisa dimonitor oleh asosiasi. “Dalam waktu dekat ini yang harus dikembangkan,” ucap dia.

Pertumbuhan industri mustahil berjalan optimal tanpa ketersediaan bahan baku dan energi. Oleh karena itu, database menjadi penting. Hardjanto menambahkan, apalagi pada 2015 mendatang pasar bebas ASEAN sudah menanti di depan mata. Namun, dia melihat industri khususnya manufaktur di Indonesia belumlah siap.

“Saya bicara sama Pak Lutfi (Menteri Perdagangan), kalau kita buka pasar ASEAN saja kesiapan kita khususnya di BIM itu tidak lebih dari 30 persen. Sebanyak 70 persen industri kita itu ‘the looser’. Ini karena, kalau kita bicara daya saing, bukan hanya berarti antara perusahaan A di sini dengan B di sana,” tukasnya.