Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM Naik, Pemerintah Harus Jaga Stabilitas Pasokan Pangan

Kompas.com - 18/11/2014, 10:06 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat ekonomi dari Institute for Development Economy and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai, pemerintah harus tetap mampu menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pangan masyarakat setelah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Konkretnya adalah untuk bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok harus ada stabilitas pasokan, tapi yang paling menentukan juga distribusinya," ujar Enny di Jakarta, Selasa (18/11/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut Direktur INDEF itu, dengan tetap lancarnya distribusi bahan pangan, kemungkinan adanya beberapa pihak yang memanfaatkan momentum kenaikan harga BBM untuk keuntungannya sendiri dapat diminimalisir.

Enny menuturkan, kenaikan harga BBM tentunya akan mengakibatkan tambahan biaya hidup masyarakat. Ia mengharapkan pemerintah dapat benar-benar mengantisipasi hal tersebut.

"Pemerintah jangan berhenti di tiga kartu (KKS, Kartu Pintar, Kartu Sehat) karena ini hanya menopang di kesehatan, pendidikan, dan sedikit bantalan. Padahal, ada tambahan biaya hidup yang ditimbulkan karena naiknya harga bahan pokok. Jadi harus diantisipasi betul dan pemerintah masuk ke sana," kata Enny.

Berdasarkan historikal, lanjut Enny, kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan harga BBM rata-rata minimal sekitar 20-30 persen. Presiden Joko Widodo mengumumkan, mulai 18 November 2014 pukul 00.00 WIB, harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Enny mencontohkan, harga cabe yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi. Ketika harga cabe di pasaran naik, bahan pangan di sekeliling cabe juga ikut naik. Oleh karena itu, Enny menilai pemerintah harus mempunyai instrumen untuk pengendalian harga.

"Secara konsep memang agak susah karena pemerintah ini instrumen pengendalinya hanya beras, selain beras kan semuanya mekanisme pasar. Tetapi sebenarnya kan yg menjadi persoalan kan karena tata niaga kita ini cenderung monopoli, jadi sebetulnya persoalannya di pedagang besarnya, kalau di pedagang pasar itu hanya penerima harga, ia tidak bisa membuat harga," ujar Enny.

Menurut Enny, pemerintah sebenarnya bisa mengajak dialog kepada pedagang besar tersebut agar mereka tidak mempunyai ekspektasi inflasi yang berlebihan sehingga kemudian berdampak kepada pembentukan harga yang lebih rasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Diskusi di Acara Musik, BRI Insurance Rangkul Komunitas Lari untuk Tingkatkan Kesadaran Berasuransi

Gelar Diskusi di Acara Musik, BRI Insurance Rangkul Komunitas Lari untuk Tingkatkan Kesadaran Berasuransi

Whats New
Dana Abadi untuk Mempercepat Transisi Ekonomi Hijau

Dana Abadi untuk Mempercepat Transisi Ekonomi Hijau

Whats New
Adira Finance Bidik 3.000 Pesanan Kendaraan di Jakarta Fair Kemayoran 2024

Adira Finance Bidik 3.000 Pesanan Kendaraan di Jakarta Fair Kemayoran 2024

Whats New
BTN Tebar Promo Serba Rp 497 untuk Transaksi Pakai QRIS di Jakarta International Marathon

BTN Tebar Promo Serba Rp 497 untuk Transaksi Pakai QRIS di Jakarta International Marathon

Whats New
BRI Insurance Raih Penghargaan Pertumbuhan Premi Sesi 2023 Terbesar

BRI Insurance Raih Penghargaan Pertumbuhan Premi Sesi 2023 Terbesar

Whats New
Luncurkan Impact Report 2023, KoinWorks Perkuat Ekosistem Pembiayan Eksklusif dan Dukung UMKM Naik Kelas

Luncurkan Impact Report 2023, KoinWorks Perkuat Ekosistem Pembiayan Eksklusif dan Dukung UMKM Naik Kelas

Whats New
AI Diprediksi Akan 10.000 Kali Lebih Pintar dari Manusia

AI Diprediksi Akan 10.000 Kali Lebih Pintar dari Manusia

Whats New
IHSG Sepekan Tumbuh 2,16 Persen, Kapitalisasi Pasar Saham Jadi Rp 11.719 Triliun

IHSG Sepekan Tumbuh 2,16 Persen, Kapitalisasi Pasar Saham Jadi Rp 11.719 Triliun

Whats New
InJourney Targetkan Merger Angkasa Pura I dan II Rampung Juli 2024

InJourney Targetkan Merger Angkasa Pura I dan II Rampung Juli 2024

Whats New
Ingin Ikut Berkurban? Ini Tips Menyiapkan Dana Membeli Hewan Kurban

Ingin Ikut Berkurban? Ini Tips Menyiapkan Dana Membeli Hewan Kurban

Work Smart
Landasan Pacu Bandara IKN Sudah Memasuki Tahap Pengaspalan

Landasan Pacu Bandara IKN Sudah Memasuki Tahap Pengaspalan

Whats New
Shopee Live Dorong Pertumbuhan UMKM dan Jenama Lokal Lebih dari 13 Kali Lipat

Shopee Live Dorong Pertumbuhan UMKM dan Jenama Lokal Lebih dari 13 Kali Lipat

Whats New
Erick Thohir Pastikan Sirkuit Mandalika Bukan Proyek Mangkrak

Erick Thohir Pastikan Sirkuit Mandalika Bukan Proyek Mangkrak

Whats New
Jalin dan VJI Perkuat Infrastruktur Sistem Pembayaran untuk UMKM Mitra Bukalapak

Jalin dan VJI Perkuat Infrastruktur Sistem Pembayaran untuk UMKM Mitra Bukalapak

Whats New
Berkat Transformasi Bisnis, PLN Jadi Perusahaan Utilitas Terbaik Versi Fortune 500 Asia Tenggara

Berkat Transformasi Bisnis, PLN Jadi Perusahaan Utilitas Terbaik Versi Fortune 500 Asia Tenggara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com