Dana Abadi untuk Mempercepat Transisi Ekonomi Hijau

DEKARBONISASI telah menjadi isu global dan bagian integral dari ekonomi hijau. Salah satu tantangan adalah terkait pembiayaan, terutama dalam konteks negara berkembang.

Menurut McKinsey Global Institute (2022), transisi menuju energi bersih memerlukan investasi besar, sekitar 8-9 triliun dollar AS per tahun hingga 2050, terutama di sektor energi, transportasi, dan perubahan penggunaan lahan serta kehutanan.

Sebagai kontributor emisi gas rumah kaca terbesar kedelapan, Indonesia berkomitmen untuk menurutnkan emisi GRK, yaitu dengan peningkatan target Nationally Determined Contribution (NDC) pada September 2022 menjadi 31,9 persen tanpa syarat dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.

Sebagai bagian dari komitmen besar Indonesia untuk mendukung dekarbonisasi dan transisi energi, Indonesia telah mengeluarkan dokumen berjudul "Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) for Indonesia’s Just Energy Transition Partnership (JETP)" pada November 2023.

Dokumen tersebut menggarisbawahi lima bidang investasi yang diharapkan akan berkontribusi signifikan, yaitu (1) pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik, (2) pemensiunan dini dan managed phase-out PLTU Batubara, (3) akselerasi energi terbarukan dispatchable, (4) akselerasi energi terbarukan variabel, dan (5) pengembangan rantai pasokan energi terbarukan.

Wacana dana abadi

Dalam studi yang dilakukan oleh Greenpeace dan CELIOS (2023) tentang dampak transisi ekonomi hijau terhadap perekonomian nasional, transisi ekonomi hijau diproyeksikan memberikan tambahan lebih dari Rp 2.900 triliun dalam 10 tahun mendatang.

Dampak lain adalah peningkatan jumlah lapangan pekerjaan sebesar lebih dari 19 juta lapangan pekerjaan. Dampak positif pada tingkat pekerja adalah kenaikan pendapatan pekerja dengan total lebih dari Rp 900 triliun.

Dana abadi menjadi salah satu rekomendasi yang ditawarkan dalam studi tersebut. Dana abadi bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA). Pada tahun 2023, nilai DBH SDA mencapai Rp 136 triliun.

Gagasan utama adalah menyisihkan DBH SDA untuk dikelola sebagai dana abadi. Dana ini akan dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kegiatan transisi energi, seperti proyek energi terbarukan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kegiatan komunitas yang terkait.

Menurut Kemenkeu, DBH SDA terdiri atas lima jenis, yaitu: (1) DBH SDA Kehutanan, yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan; (2) DBH SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas), dari penerimaan migas; (3) DBH SDA Mineral dan Batu Bara (Minerba), dari penerimaan SDA Minerba melalui Iuran Tetap (Land-Rent) dan iuran Eksploitasi/Eksplorasi (royalti); (4) DBH SDA Panas Bumi, dari penerimaan SDA Panas Bumi melalui Setoran Bagian Pemerintah atau Iuran Tetap dan Iuran Produksi; serta (5) DBH SDA Perikanan, dari penerimaan SDA Perikanan.

Setiap penerimaan ini dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana abadi negara lain

Salah satu contoh dari negara lain adalah The Nature Conservancy (TNC) di Amerika Serikat. Lembaga ini mengelola aset sebesar 9 miliar dollar AS.

Dari jumlah tersebut, 4 miliar dollar AS diinvestasikan oleh Office of Investment TNC dalam bentuk dana abadi dan instrumen jangka panjang.

Selain itu, McKnight Foundation yang berbasis di Amerika Serikat berkomitmen untuk mencapai net-zero carbon dengan menginvestasikan dana sebesar 3 miliar dollar AS.

Sejak 2014, lembaga ini telah mulai mengalokasikan 10 persen total dana yang dimiliki untuk investasi terkait iklim.