Dana Abadi untuk Mempercepat Transisi Ekonomi Hijau

DEKARBONISASI telah menjadi isu global dan bagian integral dari ekonomi hijau. Salah satu tantangan adalah terkait pembiayaan, terutama dalam konteks negara berkembang.

Menurut McKinsey Global Institute (2022), transisi menuju energi bersih memerlukan investasi besar, sekitar 8-9 triliun dollar AS per tahun hingga 2050, terutama di sektor energi, transportasi, dan perubahan penggunaan lahan serta kehutanan.

Sebagai kontributor emisi gas rumah kaca terbesar kedelapan, Indonesia berkomitmen untuk menurutnkan emisi GRK, yaitu dengan peningkatan target Nationally Determined Contribution (NDC) pada September 2022 menjadi 31,9 persen tanpa syarat dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.

Sebagai bagian dari komitmen besar Indonesia untuk mendukung dekarbonisasi dan transisi energi, Indonesia telah mengeluarkan dokumen berjudul "Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) for Indonesia’s Just Energy Transition Partnership (JETP)" pada November 2023.

Dokumen tersebut menggarisbawahi lima bidang investasi yang diharapkan akan berkontribusi signifikan, yaitu (1) pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik, (2) pemensiunan dini dan managed phase-out PLTU Batubara, (3) akselerasi energi terbarukan dispatchable, (4) akselerasi energi terbarukan variabel, dan (5) pengembangan rantai pasokan energi terbarukan.

Wacana dana abadi

Dalam studi yang dilakukan oleh Greenpeace dan CELIOS (2023) tentang dampak transisi ekonomi hijau terhadap perekonomian nasional, transisi ekonomi hijau diproyeksikan memberikan tambahan lebih dari Rp 2.900 triliun dalam 10 tahun mendatang.

Dampak lain adalah peningkatan jumlah lapangan pekerjaan sebesar lebih dari 19 juta lapangan pekerjaan. Dampak positif pada tingkat pekerja adalah kenaikan pendapatan pekerja dengan total lebih dari Rp 900 triliun.

Dana abadi menjadi salah satu rekomendasi yang ditawarkan dalam studi tersebut. Dana abadi bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA). Pada tahun 2023, nilai DBH SDA mencapai Rp 136 triliun.

Gagasan utama adalah menyisihkan DBH SDA untuk dikelola sebagai dana abadi. Dana ini akan dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kegiatan transisi energi, seperti proyek energi terbarukan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kegiatan komunitas yang terkait.

Menurut Kemenkeu, DBH SDA terdiri atas lima jenis, yaitu: (1) DBH SDA Kehutanan, yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan; (2) DBH SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas), dari penerimaan migas; (3) DBH SDA Mineral dan Batu Bara (Minerba), dari penerimaan SDA Minerba melalui Iuran Tetap (Land-Rent) dan iuran Eksploitasi/Eksplorasi (royalti); (4) DBH SDA Panas Bumi, dari penerimaan SDA Panas Bumi melalui Setoran Bagian Pemerintah atau Iuran Tetap dan Iuran Produksi; serta (5) DBH SDA Perikanan, dari penerimaan SDA Perikanan.

Setiap penerimaan ini dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana abadi negara lain

Salah satu contoh dari negara lain adalah The Nature Conservancy (TNC) di Amerika Serikat. Lembaga ini mengelola aset sebesar 9 miliar dollar AS.

Dari jumlah tersebut, 4 miliar dollar AS diinvestasikan oleh Office of Investment TNC dalam bentuk dana abadi dan instrumen jangka panjang.

Selain itu, McKnight Foundation yang berbasis di Amerika Serikat berkomitmen untuk mencapai net-zero carbon dengan menginvestasikan dana sebesar 3 miliar dollar AS.

Sejak 2014, lembaga ini telah mulai mengalokasikan 10 persen total dana yang dimiliki untuk investasi terkait iklim.

Pada 2021, lembaga ini telah meningkatkan investasinya menjadi 40 persen total dana yang dimiliki untuk portofolio yang relevan dengan isu perubahan iklim.

Pada 2014, Rockefeller Brothers Fund mengumumkan keputusannya untuk menarik investasi dari bahan bakar fosil dan mengalihkan dana investasinya ke energi terbarukan serta proyek-proyek ramah lingkungan lainnya.

Langkah ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga menghasilkan keuntungan finansial yang lebih tinggi.

Lembaga lain seperti Ford Foundation dan Wallace Global Fund juga mengumumkan untuk meninggalkan investasi yang terkait dengan bahan bakar fosil.

Contoh kasus lain adalah investasi dari Norway’s Government Pension Fund Global, Abu Dhabi Investment Authority, Temasek Holdings, New Zealand Superannuation Fund, dan Kuwait Investment Authority.

Mereka secara bertahap sudah melakukan investasi untuk proyek yang relevan dengan energi terbarukan atau kegiatan lain yang relevan (sustainable investment activity).

Kasus di Indonesia

Indonesia sebenarnya sudah memiliki institusi yang mengelola dana lingkungan hidup. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dibentuk pada September 2019, dikenal juga dengan nama Indonesian Environment Fund (IEF).

IEF adalah Badan Layanan Umum (BLU) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.

Dalam pengelolaannya, IEF diawasi oleh 10 kementerian yang terkait dengan bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan Laporan Keuangan IEF tahun 2023 yang telah diaudit, total penerimaan IEF mencapai Rp 550 miliar, jauh melampaui target sebesar Rp 323 miliar.

Peningkatan terbesar berasal dari pendapatan hibah, yang mencapai Rp 225 miliar dibandingkan dengan target Rp 38 miliar. Pendapatan lain IEF berasal dari jasa layanan umum (Rp 225 miliar) dan pendapatan lainnya (Rp 100 miliar).

Pendapatan jasa layanan umum berasal dari beberapa sumber, yaitu: (1) layanan pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebesar Rp 194 miliar, (2) layanan penyaluran dana bergulir sektor kehutanan sebesar Rp 21 miliar, (3) layanan pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove sebesar Rp 5,7 miliar, dan (4) pendapatan management fee atas pengelolaan dana kerjasama lingkungan hidup sebesar Rp 4,7 miliar.

Pendapatan hibah paling besar berasal dari Bank Dunia (Rp 146 miliar) yang terdistribusi dalam beberapa program, seperti Forest Carbon Partnership, Mangrove Coastal for Resulience, dan lain-lain.

Pendapatan besar lain berasal dari UNDP (Rp 67 miliar), yang terdistribusi dalam Green Climate Fund dan UNDP TERRA.

Salah satu hal menarik adalah bagaimana wacana DBH SDA bisa menjadi salah satu sumber pendapatan untuk IEF. Jika saja 1 persen DBH SDA bisa menjadi sumber pendanaan untuk IEF, maka tiap tahun akan ada tambahan Rp 1 triliun sebagai bagian dari dana abadi.

Untuk memperkuat mekanisme dana abadi, diperlukan kemauan politik yang sangat kuat. Misalnya, kebijakan disinsentif fiskal bagi aktivitas pertambangan dan penggalian yang bersifat ekstraktif.

Pajak tambahan dapat diterapkan pada perusahaan batu bara yang telah mencapai batas kuota maksimal. Perolehan dana tambahan tersebut dapat diberikan kepada IEF.

Selain itu, implementasi pajak karbon dapat dioptimalkan, di mana sebagian pendapatan dari pajak karbon tersebut bisa dialokasikan untuk IEF.

Prinsipnya adalah bagaimana memaksimalkan pendapatan IEF melalui kebijakan fiskal dan non fiskal terhadap aktivitas bidang pertambangan yang cenderung merugikan iklim.