Kandidat Dirjen Pajak Ini Janji Tiru "Cara" Menteri Susi

Kompas.com - 12/12/2014, 11:25 WIB
Susi Pudjiastuti, bersama salah satu petinggi KPK, Busyro Muqoddas dan Ganjar L Bondan Guru Besar Hukum Pidana UI. KOMPAS.com/ wijaya kusumaSusi Pudjiastuti, bersama salah satu petinggi KPK, Busyro Muqoddas dan Ganjar L Bondan Guru Besar Hukum Pidana UI.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Cara Menteri Susi Pudjiastuti melakukan penegakkan hukum terhadap Illegal Unregistered and Unreported (IUU) Fishing menarik perhatian Wahju Karya Tumakaka, Direktur Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

Menurut Wahju, cara tersebut efektif memberikan efek jera dan bisa meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Wahju yang kini tengah mengikuti proses seleksi lelang jabatan Direktur Jenderal Pajak, dalam makalahnya mengangkat tema penegakkan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Dia pun berjanji akan memberikan pinalti pada pengemplang pajak, agar menimbulkan efek jera. “Iya (yang dilakukan Susi) itu satu contoh bagaimana penegakkan hukum itu berpengaruh terhadap kepatuhan. Ibu Susi bulang, kapal-kapal liat itu keluar semua dari Indonesia, karena dikasih tahu ‘Gua pakai satelit lho’,” kata Wahju ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Atas dasar itu, Wahju berniat jika kelak dirinya terpilih menggantikan Fuad Rahmany, maka pengemplang pajak yang dipinalti atau dipidanakan, bakal diumumkan secara terbuka di media. Tujuannya, agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum.

“Harus digunakan metode public communication yang efektif. Itu lah peran media, membentuk masyarakat yang patuh,” kata dia lagi.

Wahju menuturkan, penegakkan hukum yang konsisten merupakan terobosan yang akan dilakukannya kelak jika terpilih menjadi Dirjen Pajak. Saat ini, kepatuhan pajak menjadi barang mahal lantaran tak ada penegakkan hukum.

Wahju menengarai di bawah 50 persen dari golongan menengah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurutnya, ini merupakan suatu kesengajaan dan bisa dipidanakan sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“(Maka) Terpenuhilah pasal pidana. Tapi enggak semua orang harus masuk penjara. Tapi harus ada contoh, bahwa yang melanggar itu punya resiko. Kalau yang melanggar itu tidak ada resiko, semua orang melanggar. Pelanggaran harus ada yang dikasih pinalti supaya yang lain belajar patuh,” tandas Wahju.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Whats New
Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Whats New
Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Whats New
Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Whats New
UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

Smartpreneur
KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

Rilis
LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

Whats New
Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Whats New
Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Whats New
Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Rilis
Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Whats New
Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Whats New
Tren Harga Emas Turun Terus, Kenapa?

Tren Harga Emas Turun Terus, Kenapa?

Earn Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.