Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Penurunan Harga Barang Butuh Waktu

Kompas.com - 19/01/2015, 15:25 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai penurunan harga barang bahan pokok menyusul penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memerlukan waktu. Ia menilai wajar jika harga bahan pokok tidak langsung turun begitu pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi.

“Memang butuh waktu, selalu butuh waktu. Kalau harga barang naik, selalu tidak membutuhkan waktu, turun butuh waktu,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (19/1/2015).

Kalla berpendapat, kenaikan harga bahan pokok yang terjadi menyusul naiknya harga BBM wajar karena pengaruh ongkos transportasi yang juga meningkat. Sedianya, menurut Kalla, ongkos transportasi juga mengalami penurunan jika harga BBM sudah diturunkan.

“Ini kenaikan karena harga angkutan, dan industri tetapi tak sebesar presentasenya. Jangan lihat naik 30 persen, tapi kalau turun itu 30 persen juga, kan ada ongkos angkutan,”sambung dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah untuk segera merespons kembali turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar. Ia berharap penurunan harga BBM itu nantinya akan berimbas pada turunnya harga kebutuhan pokok masyarakat.

Pada Jumat (16/1/2015), Presiden mengumumkan harga baru BBM bersubsidi. Harga BBM jenis premium turun menjadi Rp 6.600 per liter dan solar turun menjadi Rp 6.400 per liter. Harga tersebut berlaku mulai Senin (19/1/2015) pukul 00. Alasan utama penurunan harga BBM bersubsidi disebutkan sebagai penyesuaian atas turunnya harga minyak dunia.

Harga minyak di pasar global sempat turun ke 45 dollar AS per barrel. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan A Djalil menyatakan, untuk menurunkan harga, terdapat dua mekanisme penurunan harga bahan pokok. Pertama adalah menyerahkannya pada mekanisme pasar.

Kedua, kata Sofyan, bahwa tata niaga barang dan struktur pasar yang tidak sehat akan terus diawasi. Kenaikan harga bahan pokok dan biaya logistik terjadi ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada pertengahan November lalu.

Akibat kenaikan harga BBM itu, inflasi juga meningkat dan bahkan di atas perkiraan pemerintah. Ketika pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi pada awal Januari, harga bahan pokok, biaya transportasi, dan biaya logistik tidak langsung ikut turun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

S&P 500 dan Nasdaq 'Rebound' Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

S&P 500 dan Nasdaq "Rebound" Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

Whats New
Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Spend Smart
Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Whats New
Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Whats New
Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

Whats New
'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

"Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

Whats New
Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Whats New
Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Whats New
Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

Whats New
PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Whats New
Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Whats New
Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

Whats New
Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com