Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jonan: Shinkansen Batal, Dana Digunakan untuk Bangun Kereta di Luar Jawa

Kompas.com - 21/01/2015, 12:02 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyampaikan dalam rapat badan anggaran DPR-RI, Rabu (21/1/2015), selama lima tahun ke depan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebisa mungkin tidak digunakan untuk pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa.

"Uangnya, rencananya, untuk pembangunan rel kereta api di Sumatera, ini double track, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, dan rel KA di Papua-Papua Barat," kata Jonan.

Jonan menekankan, pengadaan lahan harus beres untuk merealisasikan rencana tersebut. Khusus untuk rencana pembangunan jalur KA di Kalimantan, dia bilang bahwa pemerintah hanya akan membangun di lokasi-lokasi yang tidak dekat dengan wilayah kerja pertambangan.

"Trans-Sulawesi, yang sekarang ini rencananya menghubungkan Makassar-Parepare, kami mengusulkan Makassar-Manado. Sementara itu, yang Papua-Papua Barat akan menghubungkan Sorong-Manokwari," ucap Jonan lagi.

Jonan dalam rapat tersebut menegaskan, jangan ada kereta cepat walaupun proyek tersebut dibiayai dari pinjaman luar negeri. "Kan pinjaman juga harus dibayar dengan APBN. Jadi, lebih baik untuk pembangunan kereta di daerah. Banyak orang di daerah itu tidak pernah naik KA. Lha wong mereka lihat saja belum pernah," kata Jonan.

Baca juga: Pemerintah Jokowi Batalkan Proyek Kereta Supercepat Jakarta-Surabaya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AXA Mandiri Cetak Laba Bersih Rp 1,33 Triliun Sepanjang 2023

AXA Mandiri Cetak Laba Bersih Rp 1,33 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
Ada Momen Ramadhan, Penjualan Eceran Maret 2024 Melesat

Ada Momen Ramadhan, Penjualan Eceran Maret 2024 Melesat

Whats New
Menko Airlangga: Kemungkinan RI Resesi Hanya 1,5 Persen, Terendah di Dunia

Menko Airlangga: Kemungkinan RI Resesi Hanya 1,5 Persen, Terendah di Dunia

Whats New
Butuh Dana untuk Investasi, Adaro Minerals Absen Bagi Dividen Tahun Ini

Butuh Dana untuk Investasi, Adaro Minerals Absen Bagi Dividen Tahun Ini

Whats New
Ciri-ciri Atasan 'Toxic' dan Cara Menghadapinya

Ciri-ciri Atasan "Toxic" dan Cara Menghadapinya

Work Smart
Petronas Teken Kontrak Blok Bobara, Nilai Investasi Rp 272,95 Miliar

Petronas Teken Kontrak Blok Bobara, Nilai Investasi Rp 272,95 Miliar

Whats New
J Trust Bank Hadirkan Program Tabungan Sekaligus Penanaman Mangrove

J Trust Bank Hadirkan Program Tabungan Sekaligus Penanaman Mangrove

Whats New
Pasar Perbaikan Pesawat di RI Besar, FL Technics Buka Fasilitas MRO di Bandara Ngurah Rai dan Raih Sertifikat FAA

Pasar Perbaikan Pesawat di RI Besar, FL Technics Buka Fasilitas MRO di Bandara Ngurah Rai dan Raih Sertifikat FAA

Whats New
UNESCO Tetapkan Semen Padang sebagai Warisan Kolektif Asia Pasifik

UNESCO Tetapkan Semen Padang sebagai Warisan Kolektif Asia Pasifik

Whats New
Perempuan Duduki 60 Persen Posisi Manajemen di Prudential Indonesia

Perempuan Duduki 60 Persen Posisi Manajemen di Prudential Indonesia

Work Smart
Awasi Bus Pariwisata Tak Berizin, Kemenhub Perlu Kerja Sama dengan Instansi Lain

Awasi Bus Pariwisata Tak Berizin, Kemenhub Perlu Kerja Sama dengan Instansi Lain

Whats New
Ada Modus Penipuan Mengatasnamakan Bukalapak, Pengguna dan Masyarakat Diminta Waspada

Ada Modus Penipuan Mengatasnamakan Bukalapak, Pengguna dan Masyarakat Diminta Waspada

Whats New
Tumbuh 12,4 Persen, Kredit Perbankan Tembus Rp 7.245 Triliun pada Kuartal I 2024

Tumbuh 12,4 Persen, Kredit Perbankan Tembus Rp 7.245 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Waspada Modus Penipuan Keuangan Baru yang Mengincar Masyarakat pada 2024

Waspada Modus Penipuan Keuangan Baru yang Mengincar Masyarakat pada 2024

Whats New
Menkominfo: Jurnalistik Harus Investigasi, Masa Harus Dilarang...?

Menkominfo: Jurnalistik Harus Investigasi, Masa Harus Dilarang...?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com