Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Rampungkan Skema Pembayaran PNS

Kompas.com - 26/03/2015, 15:55 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah mengkaji perubahan skema program pensiun dari Pay As You Go (PAYG) menjadi Fully Funded.

Menurut Direktur Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi PT TASPEN (Persero) Faisal Rachman, skema pensiunan PAYG ini tidak akan berlaku lagi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk 2017 mendatang.

Perbedaan sistem baru Fully Funded dan PAYG itu yakni PAYG ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan fully funded ditanggung oleh pemerintah selaku pemberi kerja dan PNS selaku pekerja.

“Pensiunan PNS lama yang (yang masuk) sebelum 2017 masih dengan PAYG. PNS lama di bawah 2017 diprediksi habis pada 2051,” ujar Faisal ditemui Kompas.com di kantor Taspen, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Sementara itu, PNS baru yang masuk tahun 2017 dan setelahnya akan mendapat pensiunan dengan skema fully funded. Faisal memperhitungkan PNS baru ini akan pertama kali pensiun pada tahun 2054.

Faisal mengatakan, saat ini Taspen tengah mengajukan usulan skema iuran fully funded yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja sebesar 10 persen, sedangkan iuran yang ditanggung PNS selaku pekerja sebesar 5 persen. “Draft sudah kami masukkan awal tahun,” terang Faisal.

Perubahan skema program pensiun ini disadari Faisal, didasarkan beratnya beban APBN yang dikeluarkan pemerintah untuk membayar PNS. Pada tahun ini pemerintah menganggarkan belanja pensiun sebesar Rp 80 triliun. Sedangkan pada tahun lalu realisasi pensiun yang diberikan sebesr Rp 70 triliun.

“Diperkirakan pemerintah akan mengeluarkan belanja pensiun terbesar pada 2043, yang mencapai Rp 300 triliun,” ucap Faisal.

Hingga tahun ini, Taspen mencatat jumlah pensiunan sebanyak 2,53 juta orang, sedangkan jumlah pegawai aktif mencapai 4,52 juta orang.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai pensiunan dengan skema PAYG memang membebani APBN. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan sekitar 30 persen dari APBN untuk belanja pegawai termasuk dana pensiun.

“Sistem baru harusnya bisa meringankan beban APBN. Tapi, jangan sampai perbedaannya jauh ketika pensiun dengan saat bekerja,” kata Agus kepada kompas.com, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

S&P 500 dan Nasdaq 'Rebound' Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

S&P 500 dan Nasdaq "Rebound" Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

Whats New
Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Spend Smart
Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Whats New
Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Whats New
Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

Whats New
'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

"Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

Whats New
Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Whats New
Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Whats New
Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

Whats New
PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Whats New
Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Whats New
Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

Whats New
Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com