Pemerintahan Jokowi-JK Harusnya Punya Program "Quick Win"

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani menilai, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah berasal dari strategi implementasi kebijakan publik jangka pendek yang terkesan tidak sepenuhnya pro rakyat. Untuk itu pemerintah butuh program quick win.

"Banyak program kerakyatan pemerintah yang masih dalam tahap awal, baik itu dalam hal perencanaan maupun implementasinya. Ditambah lagi, strategi kebijakan publik jangka pendeknya masih lemah seperti subsidi BBM atau paket kebijakan ekonomi pemerintah," ujar Jimmy dalam keterangan resminya Selasa (21/4/2015).

Executive Director & CEO IPMI itu mengakui, pemilihan tim ekonomi pemerintah merupakan hak prerogatif Presiden RI. Namun, jika kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah kerap tidak didukung masyarakat, maka dampaknya akan menggerus efektivitas dan stabilitas pemerintah.

“Kebijakan short term yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti pengalihan subsidi untuk rakyat miskin, harus segera diimplementasikan. Jangan sampai pemerintah kehilangan muka serta kepercayaan rakyat. Dampaknya bakal sulit mendapatkan legitimasi publik,” jelasnya.

Maka dari itu, dia menyarankan agar Tim Ekonomi Kabinet Kerja segera menunjukkan kinerjanya sebagai the dream team yang independen dan memiliki rekam jejak di bidang ekonomi dan finansial.

Tim ini mesti berkomitmen tinggi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.

Sebelumnya, hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis Minggu (19/4/2015) menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, khususnya di bidang ekonomi, dalam enam bulan pertama masih rendah. Sebanyak 66,6 persen responden menyatakan kurang puas (42,7 persen) dan sangat tidak puas (12,9 persen) dengan kondisi ekonomi saat ini.