Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemulihan Ekonomi RI Tidak Bisa Berkiblat kepada Amerika

Kompas.com - 07/08/2015, 10:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menyatakan, pemulihan perekonomian Indonesia tidak bisa menggunakan metode seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

"Menanggapi pertanyaan sejumlah kalangan tentang penggelontoran likuiditas dan penurunan suku bunga di Amerika Serikat berdampak positif pada pemulihan ekonomi negara itu dan berpikir bisa diterapkan di Indonesia, (saya berpendapat) negara kita tidak bisa seperti itu. Jika diterapkan malahan akan berdampak negatif," kata dia di Bengkulu, Jumat (7/8/2015).

Bahkan dengan penggelontoran likuiditas akan menyebabkan nilai mata uang rupiah semakin tertekan, menyebabkan angka inflasi semakin tinggi.

"Orang akan menjadikan rupiah untuk membeli dollar AS, sementara untuk penurunan suku bunga kita harus menunggu seperti apa kebijakan suku bunga di Amerika," katanya.

Untuk pemulihan ekonomi Indonesia, menurut Mirza, akan lebih efektif jika melakukan diversifikasi penopang perekonomian, terutama perekonomian daerah.

"Jadi kita jangan mengandalkan sektor ekspor-impor, karena jika perekonomian dunia sedang lesu, maka dampaknya sangat terasa di Indonesia. Saya masih percaya pariwisata bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Sektor pariwisata juga mampu mendorong industri kecil dan kreatif, sektor jasa, kuliner serta perhotelan tumbuh positif, sebab pariwisata di Indonesia diyakini sangat menarik minat turis jika dikelola dengan baik.

"Sekarang tinggal bagaimana menarik minat turis, cara terbaik dengan membebaskan visa kunjungan dari banyak negara seperti yang diterapkan Malaysia, bahkan disana ada 100 negara yang bebas visa untuk masuk ke Malaysia," kata Mirza.

Sementara kondisi perekonomian Indonesia saat ini diakui memang sedang terjadi perlambatan, namun kata Deputi Senior BI itu, pertumbuhan ekonomi masih sehat.

"Cukup sehat, jika menilai inflasi pada 2013-2014 masih pada level 8,4 persen, pada 2015 diperkirakan pada level 4,3 persen. Jadi angka-angka makro kita cukup baik, pemerintah juga sudah melakukan insentif fiskal, tapi memang globalnya masih buruk. Ini bukan fenomena domestik, tetapi global," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

S&P 500 dan Nasdaq 'Rebound' Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

S&P 500 dan Nasdaq "Rebound" Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

Whats New
Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Spend Smart
Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Whats New
Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Whats New
Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

Whats New
'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

"Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

Whats New
Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Whats New
Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Whats New
Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

Whats New
PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Whats New
Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Whats New
Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

Whats New
Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com