Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sofjan Sebut Pemerintah Siap Ambil Tawaran Utang Baru 5 Miliar Dollar AS dari ADB

Kompas.com - 02/09/2015, 22:32 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mempertimbangkan untuk menyetujui proposal penawaran utang 5 miliar dollar AS yang ditawarkan Bank Pembangunan Asia (ADB). Penawaran utang setara Rp 70,6 triliun ini merupakan plafon baru yang diajukan ADB untuk proyek infrastruktur.

"Ya kita setuju, tetapi teknis dibicarakan dengan Bappenas karena terkait proyek Bappenas. Saya pikir kita akan ambil, semua yang jangka panjang, kita akan ambil," kata Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi, di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Menurut dia, Wapres mengarahkan agar pemerintah mengambil bantuan dana untuk proyek infrastruktur yang berbunga ringan dan bersifat jangka panjang. Selain tawaran ADB, pemerintah mempertimbangkan penawaran utang yang diajukan Bank Dunia dengan nilai kurang lebih 11 miliar dollar AS.

"Ini karena infrastruktur turning-nya panjang soal kebutuhan uangnya. Saya pikir mereka bunganya 1 sampai 3 persen (untuk ADB), kalau World Bank (Bank Dunia) 1 persen untuk 30 tahun, gross rate 10 tahun," ujar Sofjan.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa tawaran utang ini nantinya akan disesuaikan dengan proyek-proyek infrastruktur yang dianggap memungkinkan untuk dijalankan pihak swasta. Mengenai pinjaman sebesar 400 juta dollar AS atau lebih kurang Rp 5,6 triliun yang siap dikucurkan ADB, Sofjan menyampaikan bahwa pinjaman itu merupakan komitmen lama yang disetujui ADB untuk membantu pengembangan sektor finansial, termasuk memperluas akses finansial untuk masyarakat miskin.

Sofjan juga menyangkal pemerintah tidak konsisten dengan berniat menerima tawaran utang ADB. Ia kembali menjelaskan maksud pidato Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu.

Ketika itu, Jokowi menyampaikan bahwa pandangan yang menganggap persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan IMF, Bank Dunia, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang. Menurut Sofjan, pernyataan itu disampaikan Presiden dalam semangat nasionalisme dan berdikari.

Namun, secara praktik, setiap negara pasti memerlukan bantuan dana dari pihak lain. Hanya, menurut dia, pinjaman dana dari pihak lain sedianya hanya dijadikan sebagai pelengkap atau bukan sumber pendanaan utama.

"Itu cuma tambahan karena yang dipakai sebagian besar dari APBN sendiri. Ini cuma tambahan. Kalau investasi, sudah ratusan miliar dollar," ujar Sofjan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

S&P 500 dan Nasdaq 'Rebound' Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

S&P 500 dan Nasdaq "Rebound" Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

Whats New
Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Spend Smart
Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Whats New
Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Whats New
Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

Whats New
'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

"Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

Whats New
Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Whats New
Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Whats New
Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

Whats New
PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Whats New
Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Whats New
Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

Whats New
Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com