Perpres Kilang Minyak Ditargetkan Selesai Akhir Bulan Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini Perpres Kilang tersebut belum selesai dibahas. "Mungkin akhir bulan ini akan kita selesaikan," kata Darmin ditemui sebelum meninggalkan kantornya, Rabu (16/9/2015) sekitar pukul 21.00.

Darmin menjelaskan, dalam Perpres Kilang ini pemerintah menawarkan lebih banyak opsi kepada calon investor. Calon investor diperkenankan membangun sendiri kilang BBM, ataupun bekerja sama dengan pemerintah Indonesia (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha). Terlebih lagi, kata Darmin, pembangunan kilang juga diperluas, bisa diintegrasikan dengan pabrik petrokimia.

Sementara itu, ditanya terkait rencana Aramco untuk masuk menjadi pengembang kilang, Darmin belum memberikan informasi detil terkait insentif yang diminta Aramco. "Insentif Aramco itu termasuk salah satu yang masih harus dibahas pemerintah," tegas Darmin.

Sekadar informasi, dua tahun lalu dua investor yakni Aramco dan Kuwait Petroleum Corporation berminat membangun kilang masing-masing di Tuban dan Bontang. Kedua investor meminta fasilitas libur pajak atau tax holiday sampai 30 tahun.

Diskusi soal insentif ini mandek lantaran pemerintah menolak menyetujui permintaan calon investor tersebut.  Dalam aturan lama tentang libur pajak yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 130/PMK.011/2011, fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan diberikan dengan jangka waktu paling lama 10 tahun dan paling singkat lima tahun.

Setelah berakhirnya pemberian pembebasan PPh badan, wajib pajak bersangkutan akan diberikan pengurangan PPh badan sebesar 50 persen dari PPh terutang selama dua tahun pajak.

Sementara itu, dalam aturan tax holiday  (keringan pajak) yang baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), industri pioneer bisa mendapatkan maksimal libur pajak sampai 20 tahun.

Pasal 3 ayat (2) PMK tersebut menyebutkan, pengurangan PPh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Tahun Pajak dan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi secara komersial.

Dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pengurangan PPh badan dengan jangka waktu melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) menjadi paling lama 20 tahun.