Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Investasi, Pemkab Cianjur Sediakan 1.000 Hektar Lahan

Kompas.com - 05/10/2015, 03:34 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, punya cara tersendiri dalam merespons minat investasi di daerahnya. Penyediaan lahan hingga pemangkasan perizinan menjadi jawaban atas kritikan banyak pihak yang menyebut pemerintah daerah pada umumnya tak responsif terhadap investor.

"Kami merevisi Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2011. Jadi dengan Perda itu kami sediakan lahan 1.000 hekatr untuk kawasan Industri," ujar Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur, Endang Suhendar di Cianjur, saat ditemui akhir pekan.

Selain itu ucap dia, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur juga memangkas waktu pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dari tadinya 30 hari menjadi 14 hari. Bahkan, kata dia, bila tak ada masalah persyaratan maka dalam tempo seminggu izin itu sudah turun.

Endang sadar betul bahwa investor tak akan mau berinvestasi bila perizinan di daerah masih rumit. Oleh karena, itu kata dia, Pemkab Cianjur berinisiatif melakukan pemangkasan perizinan.

Selain itu, aspek infrastruktur juga menjadi sangat krusial. Sebab, berdirinya pabrik-pabrik baru akan menjadi daya tarik bagi masyakarat karena terciptanya lapangan kerja. Infrastruktur jalan pun menjadi sangat krusial karena menjadi akses utama keluar masuk kendaraan perusahaan. Oleh karena itu kata Endang, pelebaran jalan pun akan dilakukan sehingga akses distribusi barang atau orang dari dan ke pabrik itu nantinya tak terganggu.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memuji Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur lantaran respons yang diberikan kepada para investor. Menurut BKPM, sudah seharusnya pemerintah daerah melakukan berbagai inisiatif terobosan sehingga investor nyaman untuk berinvestasi di daerah tersebut.

Berbagai upaya percepatan perizinan investasi yang dilakukan pemerintah pusat, umpamanya melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dinilai tak akan optimal bila perizinan di daerah masih berbelit-belit. Pada akhirnya, respons pemerintah daerah pula lah yang akan menentukan apakah suatu investasi bisa terealisasi ataukah tidak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fluktuasi Bitcoin Sedang Tinggi, Investor Diminta Pahami Kondisi Pasar

Fluktuasi Bitcoin Sedang Tinggi, Investor Diminta Pahami Kondisi Pasar

Whats New
AXA Mandiri Cetak Laba Bersih Rp 1,33 Triliun Sepanjang 2023

AXA Mandiri Cetak Laba Bersih Rp 1,33 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
Ada Momen Ramadhan, Penjualan Eceran Maret 2024 Melesat

Ada Momen Ramadhan, Penjualan Eceran Maret 2024 Melesat

Whats New
Menko Airlangga: Kemungkinan RI Resesi Hanya 1,5 Persen, Terendah di Dunia

Menko Airlangga: Kemungkinan RI Resesi Hanya 1,5 Persen, Terendah di Dunia

Whats New
Butuh Dana untuk Investasi, Adaro Minerals Absen Bagi Dividen Tahun Ini

Butuh Dana untuk Investasi, Adaro Minerals Absen Bagi Dividen Tahun Ini

Whats New
Ciri-ciri Atasan 'Toxic' dan Cara Menghadapinya

Ciri-ciri Atasan "Toxic" dan Cara Menghadapinya

Work Smart
Petronas Teken Kontrak Blok Bobara, Nilai Investasi Rp 272,95 Miliar

Petronas Teken Kontrak Blok Bobara, Nilai Investasi Rp 272,95 Miliar

Whats New
J Trust Bank Hadirkan Program Tabungan Sekaligus Penanaman Mangrove

J Trust Bank Hadirkan Program Tabungan Sekaligus Penanaman Mangrove

Whats New
Pasar Perbaikan Pesawat di RI Besar, FL Technics Buka Fasilitas MRO di Bandara Ngurah Rai dan Raih Sertifikat FAA

Pasar Perbaikan Pesawat di RI Besar, FL Technics Buka Fasilitas MRO di Bandara Ngurah Rai dan Raih Sertifikat FAA

Whats New
UNESCO Tetapkan Semen Padang sebagai Warisan Kolektif Asia Pasifik

UNESCO Tetapkan Semen Padang sebagai Warisan Kolektif Asia Pasifik

Whats New
Perempuan Duduki 60 Persen Posisi Manajemen di Prudential Indonesia

Perempuan Duduki 60 Persen Posisi Manajemen di Prudential Indonesia

Work Smart
Awasi Bus Pariwisata Tak Berizin, Kemenhub Perlu Kerja Sama dengan Instansi Lain

Awasi Bus Pariwisata Tak Berizin, Kemenhub Perlu Kerja Sama dengan Instansi Lain

Whats New
Ada Modus Penipuan Mengatasnamakan Bukalapak, Pengguna dan Masyarakat Diminta Waspada

Ada Modus Penipuan Mengatasnamakan Bukalapak, Pengguna dan Masyarakat Diminta Waspada

Whats New
Tumbuh 12,4 Persen, Kredit Perbankan Tembus Rp 7.245 Triliun pada Kuartal I 2024

Tumbuh 12,4 Persen, Kredit Perbankan Tembus Rp 7.245 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Waspada Modus Penipuan Keuangan Baru yang Mengincar Masyarakat pada 2024

Waspada Modus Penipuan Keuangan Baru yang Mengincar Masyarakat pada 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com