Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tidak Keberatan PMN Tak Masuk APBN 2016

Kompas.com - 29/10/2015, 22:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan tidak keberatan apabila alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah BUMN sebesar Rp39 triliun tidak dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

"PMN, kami tidak keberatan sebesar Rp39 triliun itu di-hold atau ditunda kemungkinannya," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat raker dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (29/10/2015) malam.

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang menanggapi pernyataan Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Wilgo Zainar yang menolak pemberian PMN kepada BUMN.

"Saya sepakat dengan Pak Wilgo, hasil revaluasi PMN tanpa harus memberi "fresh cash" (dana segar) untuk PMN," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, jika seandainya pemberian PMN untuk BUMN mau dilakukan, harus menunggu APBNP dari hasil revaluasi.

Namun, lanjutnya, jika PMN tidak dimasukkan ke dalam RAPBN 2016, juga tidak dapat serta merta dipindahkan dari alokasi untuk pembiayaan ke alokasi belanja.

"Kalau pindah, bisa defisit (anggaran) dari 2,1 persen menjadi 2,4 persen kalau dinaikkan ke belanja," kata Bambang.

Sebelumnya, Willgo Zainar menyoroti alokasi PMN dalam RAPBN 2016 sebesar Rp39 triliun. Ia menilai realisasi PMN dari APBNP 2015 sendiri masih belum optimal. Dari PMN sebanyak Rp62 triliun, baru terealisasi Rp28 triliun dan masih tersisa Rp34 triliun.

"Bagi kami, ini belum suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Kami lebih ingin anggaran alokasi PMN dialihkan untuk tambah alokasi dana desa. Ada 74.000 desa, kalau Presiden Jokowi commit, realisasikan janji sekitar Rp1 miliar per desa, berarti perlu ada Rp74 triliun," ujarnya.

Dia menilai, dari sisa realisasi APBNP 2015 sebesar Rp4 triliun ditambah Rp39 triliun yang akan dialokasikan tahun depan, dapat digunakan untuk menambah kebutuhan dana desa yang sudah dipagukan.

"Kami ingin PMN ini dialihkan untuk infrastruktur untuk kedaulatan pangan. Kita tidak ingin jadi negara importir pangan. Kalau pemerintah tidak bisa kasih makan rakyat, tidak ada arti negara. Kita sudah alami itu," kata dia.

Rapat kerja pemerintah dengan Banggar sendiri masih berlangsung hingga berita ini diturunkan. Kamis ini adalah hari terakhir pembahasan teknis RAPBN 2016 sebelum disahkan Jumat besok di Rapat Paripurna DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sari Murni Group Hadirkan Momogi dan Criscito dalam Kemasan Besar di Jakarta Fair 2024

Sari Murni Group Hadirkan Momogi dan Criscito dalam Kemasan Besar di Jakarta Fair 2024

Rilis
Kementan Targetkan Cetak 2 Juta Hektar Lahan Padi Per Tahun

Kementan Targetkan Cetak 2 Juta Hektar Lahan Padi Per Tahun

Whats New
Ini 5 Aturan Dasar Berinvestasi, Investor Baru Wajib Mengerti

Ini 5 Aturan Dasar Berinvestasi, Investor Baru Wajib Mengerti

Work Smart
OJK Belum Terima Permohonan Resmi Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

OJK Belum Terima Permohonan Resmi Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Whats New
Bank Dunia: Indonesia Punya Banyak Perusahaan Kecil tetapi Kurang Produktif...

Bank Dunia: Indonesia Punya Banyak Perusahaan Kecil tetapi Kurang Produktif...

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Sujanto Su jadi Chief Financial Officer

Citi Indonesia Tunjuk Sujanto Su jadi Chief Financial Officer

Whats New
BEI Bakal Berlakukan 'Short Selling' pada Oktober 2024

BEI Bakal Berlakukan "Short Selling" pada Oktober 2024

Whats New
Rekrut CPNS, Kemenko Perekonomian Minta Tambahan Anggaran Rp 155,7 Miliar

Rekrut CPNS, Kemenko Perekonomian Minta Tambahan Anggaran Rp 155,7 Miliar

Whats New
Usai Direktur IT, Kini Direktur Bisnis UKM Mundur, KB Bank Buka Suara

Usai Direktur IT, Kini Direktur Bisnis UKM Mundur, KB Bank Buka Suara

Whats New
Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah, OJK Gelar Sharia Financial Olympiad

Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah, OJK Gelar Sharia Financial Olympiad

Whats New
Tiga Pesan Bank Dunia untuk RI, dari Makroekonomi hingga Reformasi Swasta

Tiga Pesan Bank Dunia untuk RI, dari Makroekonomi hingga Reformasi Swasta

Whats New
Kisah Anita Dona, 'Nekat' Dirikan Dolas Songket Bermodal Rp 10 Juta, Kini Jadi Destinasi Wisata Sawahlunto

Kisah Anita Dona, "Nekat" Dirikan Dolas Songket Bermodal Rp 10 Juta, Kini Jadi Destinasi Wisata Sawahlunto

Smartpreneur
Perekonomian Indonesia Disebut Terjaga dengan Baik dan Bisa Hadapi Risiko Ketidakpastian Global

Perekonomian Indonesia Disebut Terjaga dengan Baik dan Bisa Hadapi Risiko Ketidakpastian Global

Whats New
IHSG Naik Tipis, Rupiah Ngegas ke Level Rp 16.394

IHSG Naik Tipis, Rupiah Ngegas ke Level Rp 16.394

Whats New
BSI dan MES Tawarkan Deposito Wakaf untuk Jaminan Sosial Pekerja Informal

BSI dan MES Tawarkan Deposito Wakaf untuk Jaminan Sosial Pekerja Informal

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com