Menkeu Beri Sinyal Relaksasi Pembelian Minyak Mentah Domestik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, relaksasi pajak untuk pembelian minyak mentah dari domestik sangat mungkin diberikan. "Sangat mungkin, nanti bisa menjadi insentif untuk kilang di masa datang," kata Bambang kepada Kompas.com, Rabu (6/1/2016).

Bambang menyampaikan hal itu seiring dengan rencana Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), untuk mengajukan usulan relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar tiga persen. Saat ini, sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) sudah bersepakat untuk melakukan jual-beli minyak mentah (crude) yang mereka hasilkan dari lapangan minyak dalam negeri dengan PT Pertamina (Persero).

Namun sayangnya, karena agen penjualan (trading) mereka ada di luar negeri, transaksi tersebut tetap dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) impor sebesar tiga persen. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, setidaknya ada dua K3S besar yakni Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan Exxon Mobil Indonesia (Exxon) yang sudah menyatakan siap mengirim langsung minyak mentah mereka ke kilang-kilang Pertamina. "Tapi karena ada faktor pajak tersebut transaksi belum terjadi," kata Amien dalam paparan kemarin Selasa (5/1/2016).

Padahal, lanjut Amien, apabila kesepakatan antara K3S dengan Pertamina tersebut bisa direalisasikan, Pertamina tidak perlu membeli minyak mentah dari luar negeri. Atas dasar itu, Amien menambahkan, pihaknya akan mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, agar ada relaksasi atau pengecualian dari transaksi minyak mentah domestik ini. "Mudah-mudahan di bulan Januari ini SKK migas akan ada kesempatan untuk ajukan pengecualian ke Kemenkeu, DJP," pungkas Amien.

Sekadar informasi, kedua K3S yakni CPI dan Exxon merupakan produsen minyak dengan produksi terbesar di Indonesia. Sepanjang 2015, produksi minyak bumi dan kondensat CPI malah melebihi target, atau terealisasi 100,1 persen.