Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu: Apa Benar Kita Mau Pakai Minyak Mentah Kita Sendiri?

Kompas.com - 11/01/2016, 14:25 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, pihaknya akan berdiskusi mendalam dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) impor minyak mentah (oil crude) via agen penjualan luar negeri (trader).

Hal tersebut disampaikan menanggapi rencana SKK Migas meminta relaksasi PPN impor dari minyak mentah yang dihasilkan lapangan di domestik, namun harus ditransaksikan melalui trader luar negeri, seperti Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan Exxon Mobil Indonesia (Exxon).

Bambang menjelaskan, pihaknya berpendapat apabila minyak tersebut memang dari lapangan domestik, seharusnya memang tidak perlu dikena PPN impor.

"Ini yang agak aneh karena dia perlu pakai trader, dia kirim ke luar negari dulu kemudian diimpor lagi. Jadi, lebih baik nanti kami sama SKK Migas bicara bagaimana caranya, kalau memang mau memanfaatkan minyak dalam negeri ya silakan," kata Bambang di Jakarta, Senin (11/1/2016).

Hanya saja, Bambang melanjutkan, pihaknya akan bertanya kepada SKK Migas apakah kilang-kilang domestik benar-benar akan mengolah minyak mentah dari lapangan dalam negeri.

"Ini bukan masalah impor tidak impor. Cuman kilang yang efisien yang saya tahu adalah yang bisa mengolah minyak heavy-sour," kata Bambang.

Minyak mentah tersebut adanya hanya di lapangan migas Timur Tengah. Sedangkan lapangan migas yang ada di Indonesia umumnya memproduksi minyak mentah jenis light and sweat.

"Light and sweat itu harganya mahal. Ini harus dihitung benar. Nanti silakan SKK Migas untuk memutuskan apakah benar kita mau pakai minyak kita sendiri untuk kilang?" kata mantan komisaris PT Pertamina (Persero) itu.

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, setidaknya ada dua K3S besar yakni Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan Exxon Mobil Indonesia (Exxon) yang sudah menyatakan siap mengirim langsung minyak mentah mereka ke kilang-kilang Pertamina.

"Tapi karena ada faktor pajak tersebut transaksi belum terjadi," kata Amien dalam paparan kemarin Selasa (5/1/2016).

Padahal, lanjut Amien, apabila kesepakatan antara K3S dengan Pertamina tersebut bisa direalisasikan, Pertamina tidak perlu membeli minyak mentah dari luar negeri. Atas dasar itu,

Amien menambahkan, pihaknya akan mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, agar ada relaksasi atau pengecualian dari transaksi minyak mentah domestik ini.

"Mudah-mudahan di bulan Januari ini SKK migas akan ada kesempatan untuk ajukan pengecualian ke Kemenkeu, DJP," ujar Amien.

Sekadar informasi, kedua K3S yakni CPI dan Exxon merupakan produsen minyak dengan produksi terbesar di Indonesia. Sepanjang 2015, produksi minyak bumi dan kondensat CPI malah melebihi target, atau terealisasi 100,1 persen.

baca juga: Minyak dari Perut Indonesia, tetapi Dibeli Lewat Singapura..

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Kirim Paket Barang lewat Ekspedisi dengan Aman untuk Pemula

Cara Kirim Paket Barang lewat Ekspedisi dengan Aman untuk Pemula

Whats New
Cara Top Up DANA Pakai Virtual Account BRI

Cara Top Up DANA Pakai Virtual Account BRI

Spend Smart
Cek Daftar Pinjol Resmi yang Berizin OJK Mei 2024

Cek Daftar Pinjol Resmi yang Berizin OJK Mei 2024

Whats New
Penyaluran Avtur Khusus Penerbangan Haji 2024 Diproyeksi Mencapai 100.000 KL

Penyaluran Avtur Khusus Penerbangan Haji 2024 Diproyeksi Mencapai 100.000 KL

Whats New
Pemilik Kapal Apresiasi Upaya Kemenhub Evakuasi MV Layar Anggun 8 yang Terbakar

Pemilik Kapal Apresiasi Upaya Kemenhub Evakuasi MV Layar Anggun 8 yang Terbakar

Whats New
Langkah AJB Bumiputera 1912 Setelah Revisi Rencana Penyehatan Keuangan

Langkah AJB Bumiputera 1912 Setelah Revisi Rencana Penyehatan Keuangan

Whats New
KKP dan Polri Gagalkan Penyelundupan 125.684 Benih Bening Lobster di Jambi

KKP dan Polri Gagalkan Penyelundupan 125.684 Benih Bening Lobster di Jambi

Whats New
Sulbar akan Jadi Penyuplai Produk Pangan untuk IKN, Kementan Beri Benih Gratis

Sulbar akan Jadi Penyuplai Produk Pangan untuk IKN, Kementan Beri Benih Gratis

Whats New
Emiten Tambang Samindo Resources Catatkan Kenaikan Pendapatan 33,5 Persen Per Kuartal I-2024

Emiten Tambang Samindo Resources Catatkan Kenaikan Pendapatan 33,5 Persen Per Kuartal I-2024

Whats New
OJK Sebut Klaim Asuransi Kesehatan Lebih Tinggi dari Premi yang Diterima Perusahaan

OJK Sebut Klaim Asuransi Kesehatan Lebih Tinggi dari Premi yang Diterima Perusahaan

Whats New
SKK Migas dan Mubadala Energy Temukan 2 TFC Potensi Gas di Blok South Andaman

SKK Migas dan Mubadala Energy Temukan 2 TFC Potensi Gas di Blok South Andaman

Whats New
Perkuat Bisnis di RI, Perusahaan Pemurni Air Korea Dapat Sertifikat Halal BPJPH

Perkuat Bisnis di RI, Perusahaan Pemurni Air Korea Dapat Sertifikat Halal BPJPH

Whats New
Upaya Kemenparekraf Jaring Wisatawan Asing di Korea Selatan

Upaya Kemenparekraf Jaring Wisatawan Asing di Korea Selatan

Whats New
Libur 'Long Weekend', 2 Lintasan Utama ASDP Layani 26.122 Orang dan 125.950 Unit Kendaraan

Libur "Long Weekend", 2 Lintasan Utama ASDP Layani 26.122 Orang dan 125.950 Unit Kendaraan

Whats New
Soroti Kecelakan Bus Pariwisata di Subang, Menparekraf: Kita Butuh Manajemen Krisis yang Efektif

Soroti Kecelakan Bus Pariwisata di Subang, Menparekraf: Kita Butuh Manajemen Krisis yang Efektif

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com