Jalan Terjal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (2)

Bahkan Presiden sangat yakin, bangsa yang bisa memutuskan dengan cepat proyek pembangunannya, akan menjadi bangsa pemenang di tengah era persaingan bebas saat ini.

Namun kenyataannya, jalan terjal proyek KA cepat masih berlanjut. Hingga kini, masih ada izin yang belum dikantongi oleh perusahaan pengembangnya yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC).

"Izin pembangunan enggak bisa keluar kalau izin usaha enggak keluar. Saya enggak bisa ngeluarin izin pembangunan karena ini penting," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko, Jakarta, Senin (25/1/2016) lalu.

Ketentuan izin
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2013, izin pembangunan perkeretaapian bisa diberikan setelah izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum didapatkan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian. Di antaranya, sudah memiliki izin trase, badan usaha sudah ditetapkan badan usaha penyelenggara prasarana kereta api, memiliki rancangan teknis, dan meneken perjanjian penyelenggaraan prasana kereta (konsesi).

Setelah mendapat izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian, maka badan usaha bisa mengajukan izin pembangunan.

Syaratnya terdiri dari rancang bangun, gambar teknis, data lapangan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, metode pelaksanaan, izin lain sesuai ketentuan perundangan, memiliki izin pembangunan, dan 10 persen lahan harus sudah dibebaskan.

Pengamat transportasi Danang Parikesit menilai, pemerintah nampak tidak begitu responsif melakukan penyesuaian aturan sehingga perizinan proyek KA cepat menjadi berlarut-larut. Padahal kata dia, Presiden sudah mengeluarkan Perpres 107 Tahun 2015. Seharusnya, semua aturan di tingkat kementerian segara disesuaikan.

"Ini kan bukan soal siapa yang punya proyek. Infrastruktur harus jadi prioritas nasional, di atas kepentingan masing-masing kementerian," kata dia.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk tetap konsisten memegang aturan yang ada. Sebab proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai berisiko besar.

Hingga saat kini Agus mempertanyakan kajian mitigasi dari proyek KA cepat. Misalnya, mitigasi bila target penumpang tidak tercapai. Sebab, bila berbagi target pendapatan tidak tercapai, proyek KA cepat dikhawatirkan akan bangkrut.

"Saya tahu betul Jonan (Menteri Perhubungan), aturan katakan apa, harus dikerjakan. Kalau aturan enggak ada, dia enggak kerjakan," kata Agus.

Disorot Presiden hingga KPK
Pro kontra proyek KA cepat ternyata sampai juga ditelinga Presiden Jokowi. Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden, Johan Budi SP mengatakan, Presiden akan melakukan evaluasi secara berkala terkait proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Johan mengakui, terdapat perdebatan di dalam kabinet antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan menteri lain yang terkait proyek KA cepat.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyorot besarnya peran Menteri BUMN Rini Soemarno dalam proyek KA cepat. Padahal, penanggung jawab sektor perkeretaapian nasional adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

"Kereta Cepat harusnya Kementerian Perhubungan. Tapi sepertinya Menteri Perhubungan hanya jadi penonton, ada apa di belakang ini?" ujar Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Nasdem Ahmad Ali di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Sementara itu, dalam rapat Komisi III DPR, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan akan turut mengawasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Sebagai info, bulan Maret kami selesaikan rencana strategis kami. Infrastruktur yang besar-besar seperti kereta cepat itu pasti masuk pemantuan kami," kata Agus.

Saat ini, meski bukan proyek pemerintah, Presiden Jokowi sudah memasukan proyek KA cepat menjadi proyek strategis nasional. Proyek tersebut adalah proyek BUMN Indonesia dan China.

Indonesia yakni diwakili konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sementara China diwakili China Railway International (CRI). Kedua perusahaan membentuk perusahaan patungan, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Proyek KA cepat ditaksir menelan dana 5,5 miliardollar AS atau Rp 76,4 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS).

Pembangunannya ditargetkan rampung pada akhir 2018 dan bisa dioperasikan pada 2019 mendatang. Lantaran pemerintah tidak mengizinkan sepeser pun dana APBN membiayai proyek tersebut, pendanaan pembangunannya dibiayai oleh PT KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen.

Sisanya berasal dari utang luar negeri. Utang inilah yang dikhawatirkan akan menjadi tanggungan negara bila proyek tersebut bangkrut.

baca juga: "Jalan Terjal" KA Cepat Jakarta-Bandung