Biar Aman, Proyek Kereta Cepat Harus Selesai pada Masa Jokowi

Alasannya, agar proyek tersebut dapat selesai dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Jika telah berganti pemerintahan, kebijakan dan komitmen terhadap proyek kereta cepat kemungkinan bisa berubah.

"Yang diminta Pak Hanggoro (Dirut KCIC) itu jaminan politik. Saya pikir wajar. Ini proyek jangka panjang. Jangan-jangan setelah pemerintahan ini, berubah lagi. Maka itu, KCIC harus cepat-cepat bekerja," kata Bambang di kantor Bappenas, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Bambang mengatakan, belum tentu pemerintahan pasca-2019 memiliki komitmen sama untuk melanjutkan proyek kereta cepat.

Pemerintah sekarang juga akan kesulitan membantu pihak KCIC jika waktunya sudah mepet dengan masa berakhirnya pemerintahan.

"Sekarang kan 2016. Nanti 2018 sudah sibuk dukung-mendukung. Jadi, kalau bisa proyek ini selesai dalam masa periode 2015-2019. Diusahakan secepat mungkin," imbuh dia.

Menurut Bambang, apabila KCIC cepat-cepat melakukan konstruksi maka pemerintah berikutnya akan mempertimbangkan kesungguhan investor dalam proyek tersebut.

Contohnya, kata dia, proyek Jembatan Suramadu yang dimulai pada era Presiden Megawati, tetapi diselesaikan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sebaliknya, kalau belum kelihatan fisiknya, seperti Jembatan Selat Sunda, kan bisa dibatalkan. Maka dari itu, harus cepat-cepat," ujar Bambang.