Menkeu Berencana Jadikan Semua Urusan Pajak Dilakukan secara "Online"

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan Bambang Permadi Brodjonegoro mengatakan, program e-filing (pelaporan surat pajak tahunan melalui online) bisa meningkatkan kepatuhan pelayanan. Menkeu menjelaskan, lewat e-filing, masyarakat dengan mudah bisa melaporkan SPT-nya karena dilakukan melalui online.

"Kami meningkatkan kepatuhan sekaligus pelayanan, jadi kalau pakai e-filing kami bisa meningkatkan kepatuhan pajak, kepatuhan membayarnya," ujar Menkeu saat diwawancarai dalam acara Ditjen Pajak SpecTaxcular di kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu (29/5/2016).

Menkeu Bambang menuturkan, ke depannya, semua urusan pajak akan dilayani melalui sistem online. Namun, ia tidak memberitahukan berapa target besaran nilai yang didapat dari pelayanan pajak lewat e-filing.

"Kalau jumlahnya ya sesuai angka yang masuk, mau e-filing manual sama jumlahnya. Cuma, dengan e-filing, kita harapkan kepatuhan meningkat dan juga pelayanan juga meningkat. Yang pasti kita pengennya (target penerimaan pajak) tiap tahun naik. Kami ingin lama-lama juga semua urusan pajak semua online," kata Menkeu.

Penghapusan sanksi

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi mengatakan, lembaganya akan memberikan suatu hadiah atau reward berupa tidak akan memberikan sanksi dalam satu bulan jika para wajib pajak melaporkan surat pajak tahunan lewat e-filing secara tepat waktu.

"Ini bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah melaksanakan pembayaran e-filing dan melaporkan SPT melalui e-filing. Oleh karena itu, Pak Menteri dalam hal itu akan memberikan apresiasi tentunya juga dan hadiah kalau lapor tepat waktu lewat e-filing tidak akan diberikan sanksi dalam satu bulan," ucap Ken.

Pada hari ini, Ditjen Pajak melakukan sebuah kegiatan yang mengampanyekan pelaporan dan pembayaran pajak melalui e-filling. Dalam kegiatan yang bertajuk SpecTaxcular ini, ada kegiatan berupa lomba lari sepanjang 5k dan lomba basket 3 on 3.

Kegiatan ini juga dihadiri juga oleh Direktur Hubungan Kelembagaan Transaksional dan Perbankan BNI Adi Sulistyowati, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Ki Ahmad Baddarudin, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.