Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Pajak: Indonesia-Singapura Tidak Perlu Saling Sewot

Kompas.com - 22/07/2016, 19:10 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam mengatakan, dalam konteks globalisasi, kebijakan pajak di suatu negara tentu akan berpengaruh ke negara tetangga sekawasan dalam memperebutkan investasi.

"Sehingga suatu negara akan merespons kebijakan pajak negara tetangganya. Dan ini hal biasa dan tidak perlu satu sama lain saling sewot. Apalagi di kawasan ASEAN belum ada harmonisasi pajak," kata Darussalam dihubungi Jumat (22/7/2016).

Darussalam menilai, daripada mengurusi langkah-langkah yang disiapkan Singapura untuk menjegal program amnesti pajak, lebih baik pemerintah Indonesia fokus pada program amnesti pajak sebagai langkah awal babak baru sistem perpajakan di Indonesia.

"Yang penting, pemerintah segera menyiapkan reformasi Undang-undang (UU) pajak yang lain seperti UU KUP, UU PPh dan UU PPN," imbuh Darussalam.

Menurut dia, respons Singapura yang akhir-akhir ini banyak jadi bahan pembicaraan justru menunjukkan bahwa program amnesti pajak merupakan kebijakan tepat dalam rangka reformasi sistem perpajakan dan menarik modal masuk ke Indonesia.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan, dari hasil survei internal yang dilakukan awal tahun ini, diperkirakan ada 3.200 anggota Apindo yang akan memanfaatkan fasilitas baik deklarasi maupun repatriasi.

"Kami melakukan survei kepada 10.000 responden, yang kembali 3.200. Perkiraan harta yang akan diikutkan amnesti mencapai Rp 2.000 triliun," ucap Hariyadi.

Hariyadi optimistis 50 persen anggotanya akan mengikuti program amnesti pajak di tiga bulan pertama.

Dia juga bilang, 'iming-iming' dari Singapura tidak terlalu menggiurkan ketimbang potensi bisnis di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

S&P 500 dan Nasdaq 'Rebound' Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

S&P 500 dan Nasdaq "Rebound" Ditopang Kenaikan Harga Saham Nvidia

Whats New
Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Home Credit Indonesia Hadir di Jakarta Fair 2024, Simak Penawarannya

Spend Smart
Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Sri Mulyani-Tim Prabowo Suntik Kepercayaan Pasar, Rupiah Tak Lagi Terkapar

Whats New
Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Whats New
Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

Whats New
'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

"Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

Whats New
Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Whats New
Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Whats New
Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

Whats New
PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Whats New
Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Whats New
Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

Whats New
Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com