Menuju Indonesia Berinovasi
Oleh : Humbul Kristiawan
“Jika kita berada pada institusi yang salah satu budayanya adalah inovatif, maka bersyukurlah”. Socrates (470 SM - 399 SM)
Tri Rismaharini menyulap kota Surabaya yang sebelumnya penuh sampah menjadi bersih dan rapi.
Ia melakukan hal itu bukan dengan memperbanyak armada pengangkut sampah menuju tempat pembuangan akhir (TPA), melainkan dengan program 3R, reduce, reuse, recycle.
Risma, panggilan akrab Walikota Surabaya itu berpikir, pengelolaan sampah untuk kota sebesar Surabaya, dengan produksi sampah mencapai 2.300 meter kubik perhari, tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional dengan mengangkut seluruh sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Cara seperti itu makin lama makin mahal dan tidak efektif.
Karena itu, kata Risma, volume sampah sebisa mungkin harus ditekan mulai dari sumber utamanya, yakni rumah tangga.
Risma pun menggugah kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengelola sampah.
Walikota perempuan Surabaya pertama itu mengajak masyarakat membangun rumah kompos dan bank sampah di lingkungan masing-masing.
Sampah yang sebelumnya tidak berguna, kini malah menjadi sumber penghasilan warga.
Warga bisa menjual sampah organik ke rumah kompos. Warga pun bisa menjual sampah anorganik seperti plastik ke bank sampah.
Sampah organik kemudian diolah menjadi kompos atau pupuk organik yang bisa dijual atau dipakai warga, sedangkan sampah anorganik didaur ulang menjadi bahan baku yang bernilai tambah.
Dengan konsep 3R tersebut, sampah yang dikirim ke TPA kini berkurang hingga menjadi 1.200 meter kubik per hari.
Masyarakat pun diuntungkan karena bisa mendapatkan penghasilan dari sampah.
Sementara itu, di tangan Ridwan Kamil atau biasa disapa Emil, Bandung menjadi kota yang paling interaktif dan komunikatif.
Walikota Bandung itu membangun Bandung Command Centre yang berfungsi sebagai pusat kendali informasi dan pengelolaan data pemerintahan.
Di ruang Bandung Command Center terdapat layar besar yang menayangkan data-data seluruh Satuan kerja perangkat daerah, pantauan kamera CCTV di berbagai tempat, pengaduaan pelayanan publik, dan peristiwa yang terjadi di Kota Bandung melalui media sosial.
Dengan konsep ini, pemkot Bandung bisa mengetahui persoalan warganya secara realtime sehingga bisa segera dicarikan solusinya.
Masyarakat pun bisa menyampaikan keluhannya dengan cepat melalui media sosial.
Pemerintah dan warga akhirnya saling berinteraksi dan bersinergi membangun Kota Bandung.
Inovasi sektor publik
Apa yang dilakukan Risma dan Emil tersebut merupakan contoh dari inovasi sektor publik (innovative goverment).
William D Eggers dan Shalabh Kumar Singh dalam The Public Innovator's Playbook menggambarkan innovative Government sebagai langkah terobosan yang dilakukan pemerintah di segala level dalam meningkatkan pelayanan publik secara signifikan.
Innovative government sangat diperlukan karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh banyak orang.
Innovative government bisa mengubah nasib banyak orang dan menciptakan siklus kebaikan di masyarakat.
Namun sayang, innovative government merupakan barang langka di negeri ini. Maklum inovasi memang belum menjadi budaya di sektor publik. Indonesia belum memiliki DNA inovasi.
Innovative government tampaknya masih belum optimal mengingat kesadaran pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah) dalam meningkatkan pelayanan publik masih menyisakan ruang untuk perbaikan.
Hal itu tercermin dari penilaian Ombudsman RI atas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah dan kementerian tahun 2013.
Dari sejumlah pemerintah provinsi yang dinilai, 60,5 persen berada dalam zona merah yang berarti pelayanan publiknya buruk.
Hanya 9 persen pemprov yang dinilai dapat melayani publik dengan baik atau berada dalam zona hijau.
Adapun untuk pemerintah kota/kabupaten, 56 persen berada dalam zona merah dan hanya 12 persen masuk dalam zona hijau.
Sementara, Berdasarkan penilaian terhadap 18 kementerian, Ombudsman menyimpulkan 22,2 persen mendapat zona hijau, 50 persen kuning, dan 27,8 persen merah.
Bagaimana posisi Indonesia secara global? Dibandingkan negara-negara lain di dunia, tingkat inovasi Indonesia berada di tengah-tengah, tidak bagus namun juga tidak terlampau buruk.
Berdasarkan Global Innovation Index 2014, Indonesia berada di posisi 87 dari 143 negara dengan skor 31,81 dalam skala 0 - 100.
Skor Indonesia masih jauh di bawah Swiss yang menduduki peringkat pertama dengan skor 64,78.
Terdapat sejumlah elemen yang dipakai untuk menghitung Global Innovation Index (GII) antara lain stabilitas politik, kebebasan pers, efektivitas pemerintah, kualitas kebijakan, dan penegakan hukum.
Indeks ini juga memperlihatkan semakin inovatif suatu negara, maka semakin maju perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.
Ini bisa dipahami karena inovasi merupakan detak jantung dari ekonomi modern.
Lima besar teratas dalam GII Rangking 2014 yakni Swiss, Inggris, Swedia, Finlandia, dan Belanda merupakan negara-negara maju dengan pendapatan perkapita berkisar 50.000 - 80.000 dollar AS per tahun.
Sementara lima besar terbawah yakni Guinea, Myanmar, Yemen, Togo, dan Sudan memiliki pendapatan perkapita berkisar 600 - 1.700 dollar AS per tahun.
Indonesia sendiri memiliki pendapatan perkapita sebesar 3.475 dollar AS per tahun.
Maka itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah memperbanyak inovasi, terutama di sektor publik.
Pertanyaannya, bagaimana mendorong inovasi sektor publik?
ilustrasi
Jika dibandingkan dengan sektor private, tantangan lebih besar dihadapi oleh sektor publik untuk menumbuhkan environment inovasi.
Pelaku-pelaku di sektor private memiliki kencenderungan yang lebih besar untuk lebih menghargai, mengembangkan dan berinvestasi pada inovasi, mengingat bahwa inovasi yang dilakukan kerap berujung pada didapatkannya financial reward atau bertambahannya market share yang signifikan.
Hal ini tidaklah terlalu dirasakan di sektor publik. Individu-individu di sektor publik tidak banyak menerima insentif untuk terlibat dan berinvestasi pada inovasi.
Karena itulah, diperlukan peran aktif masyarakat untuk membantu dan mendorong pemerintah membudidayakan inovasi.
Masyarakat bisa turut urun pikir dan urun tindak mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang tanpa gamang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Bahwa untuk menjadi bangsa yang unggul, inovasi merupakan satu prasyarat yang mutlak dan tidak dapat ditawar lagi.
Inovasi, sebagai detak jantung peradaban dan perekonomian modern, perlu ditumbuhkan baik di sektor swasta maupun sektor publik.
Inovasi di sektor swasta, bersama-sama dengan inovasi di sektor publik, kemudian akan menghasilkan bangsa yang inovatif, an Innovative Nation.
Untuk keberhasilan yang optimal, sektor publik harus menumbuhkan inovasi sebagai disiplin inti, menjadi piawai dan terlatih dalam mengadaptasi praktik-praktik baru. Inovasi harus menjadi bagian dari DNA sektor publik.
Masyarakat perlu mendorong program inovasi di lingkungan pemerintahan (pusat maupun daerah), parlemen, kementrian, lembaga-lembaga pemerintahan, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kinerja serta pelayanan publik.
Masyarakat juga bisa membentuk gerakan yang mampu menggalang komunikasi dua arah yang intensif antara masyarakat dengan individu-individu yang bergerak di sektor publik serta menjalin kerjasama dan hubungan saling menguatkan dengan pribadi-pribadi, entitas-entitas dan inisiatif-inisiatif lain yang memiliki kesamaan irisan tujuan yang sama.
Intinya, harus ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan innovative government.
Kita semua tentu menginginkan terciptanya innovative government di Indonesia, yaitu pemerintahan yang bercirikan : Government that Costs Less, Quality Government, Professional Government, Digital Government, Better Regulated Government dan Honest & Transparent Government.
Humbul Kristiawan
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
