Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Pertanyakan Aturan Baru Pemerintah soal Pengalihan Saham BUMN

Kompas.com - 12/01/2017, 16:33 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertanyakan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Sebab, dalam PP tersebut, pemerintah bisa mengalihkan saham BUMN tanpa perlu persetujuan DPR. Padahal, kekayaan BUMN masuk sebagai keuangan negara sehingga harus melalui persetujuan DPR.

"Kok jadi seperti itu ya? BUMN itu adalah keuangan negara dan tunduk terhadap UU Keuangan Negara dan UU Kekayaan Negara," ujar Anggota BPK Achsanul Qasasih dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (12/1/2017).

Menurutnya, aturan ini akan bertabrakan dan melanggar aturan lainnya tentang kekayaan negara. "Semua pengurangan kekayaan negara harus mendapat persetujuan rakyat (DPR)," tegasnya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo berpendapat aturan tersebut berbahaya karena saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan ke siapapun tanpa diketahui oleh DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekspor Rumput Laut Olahan Baru 33,39 Persen, Kemenperin: Industri Harus Adaptif

Ekspor Rumput Laut Olahan Baru 33,39 Persen, Kemenperin: Industri Harus Adaptif

Whats New
Gairahkan Kreativitas Anak Bangsa, Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night: Wanita Indonesia Mandiri

Gairahkan Kreativitas Anak Bangsa, Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night: Wanita Indonesia Mandiri

Whats New
Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama, Chatib Basri: Berikan Kejelasan Kepada Pasar

Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama, Chatib Basri: Berikan Kejelasan Kepada Pasar

Whats New
Wanti-wanti IMF Terhadap APBN Pemerintahan Baru

Wanti-wanti IMF Terhadap APBN Pemerintahan Baru

Whats New
Harga Emas di Pegadaian 25 Juni 2024

Harga Emas di Pegadaian 25 Juni 2024

Spend Smart
Rupiah Menguat, Simak Kurs Dollar AS di BCA hingga BNI

Rupiah Menguat, Simak Kurs Dollar AS di BCA hingga BNI

Whats New
IHSG Awal Sesi Melemah, Rupiah Lanjut Menguat

IHSG Awal Sesi Melemah, Rupiah Lanjut Menguat

Whats New
Naik Rp 8.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Terbaru Selasa 25 Juni 2024,

Naik Rp 8.000, Simak Rincian Harga Emas Antam Terbaru Selasa 25 Juni 2024,

Spend Smart
Bahan Pokok Selasa 25 Juni 2024: Harga Telur Naik, Cabai Merah Keriting Turun

Bahan Pokok Selasa 25 Juni 2024: Harga Telur Naik, Cabai Merah Keriting Turun

Whats New
Lowongan Kerja PNM Grup, Terbuka untuk 'Fresh Graduate'

Lowongan Kerja PNM Grup, Terbuka untuk "Fresh Graduate"

Work Smart
IHSG Masih 'Sideways', Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Masih "Sideways", Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran 5,1 Persen

Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran 5,1 Persen

Whats New
Pajak untuk Subsidi Pendidikan dan Kesehatan

Pajak untuk Subsidi Pendidikan dan Kesehatan

Whats New
Wall Street Mayoritas Merah, Dow Jones Malah Melaju 260 Poin

Wall Street Mayoritas Merah, Dow Jones Malah Melaju 260 Poin

Whats New
Kala Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama Jawab Kekhawatiran Investor

Kala Sri Mulyani, Airlangga, dan Tim Prabowo Tampil Bersama Jawab Kekhawatiran Investor

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com