Bank Dunia: Perpanjangan Bansos Dorong Defisit APBN Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia memperkirakan, peningkatan belanja subsidi dan perpanjangan bantuan sosial (Bansos) akibat pelemahan rupiah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Bank Dunia memproyeksikan kondisi tersebut akan mendorong defisit APBN sebesar 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

"Perpanjangan program bantuan sosial yang ada, meningkatkan belanja subsidi yang didorong oleh depresiasi mata uang, dan bahkan lebih tinggi lagi pembayaran bunga diperkirakan akan mendorong defisit fiskal menjadi 2,5 persen PDB pada akhir tahun 2024," tulis Bank Dunia dalam Laporan berjudul "Indonesia Economic Prospects", Senin (24/6/2024).

Baca juga: Bank Dunia Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1 Persen pada 2024-2026

Bank Dunia mengatakan, dalam jangka menengah, defisit APBN diperkirakan akan stabil pada kisaran 2,5 persen menyusul peningkatan belanja secara bertahap untuk mengakomodasi program-program pemerintahan mendatang, termasuk program-program yang terkait investasi publik dan infrastruktur.

Selain itu, subsidi diperkirakan akan stabil sepanjang periode sejalan dengan melemahnya harga komoditas.

"Sementara itu, penerimaan negara diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan menguatnya penerimaan pajak dari rencana kenaikan tarif PPN sebesar 12 persen pada tahun 2025," tulis laporan Bank Dunia.

Lebih lanjut, Bank Dunia menyebutkan, dengan defisit fiskal yang lebih tinggi ditambah dengan pembiayaan yang lebih mahal akibat kondisi moneter global yang tidak menguntungkan, utang pemerintah diperkirakan akan tetap datar dalam jangka menengah dengan rata-rata 38,7 persen PDB hingga tahun 2029.

Baca juga: Beda Suara 2 Menteri Jokowi soal Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran