PDN Diretas, Kementerian PUPR Pastikan Operasional Pegawai Tak Terganggu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan serangan ransomware ke server Pusat Data Nasional (PDN) tidak berdampak ke operasional pegawai.

Sekjen Kementerian PUPR M Zainal Fatah mengatakan, setelah serangan ransomware tersebut operasional pegawai Kementerian PUPR tetap berjalan normal.

"Ya biasa tapi kita tetap jalan saja. Pakai face recognition saya masih bisa kan. Operasional karyawan tidak (terdampak)," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Baca juga: Serangan Ransomware ke PDN Berdampak ke Layanan Pajak Warga Negara Asing

Dia mengungkapkan, Kementerian PUPR memiliki server interal yang menyimpan data-data kementerian sebelum data tersebut dipindahkan ke server PDN.

Artinya, data-data Kementerian PUPR yang hilang akibat serangan sebagian masih dapat diakses dari server internal tersebut.

"Ada, pasti ada (backup data). Tapi yang jelas gini, sebelum dia (data) dimigrasikan ke PDN kan kita punya server," ucapnya.

Baca juga: Muhammadiyah Desak Pemerintah Bertanggung Jawab atas Peretasan PDN

Kendati demikian, pihaknya harus mengecek lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti berapa besar dampak serangan tersebut ke data-data Kementerian PUPR.

Namun yang jelas, pihaknya akan terus berupaya memulihkan data-data yang hilang tersebut bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Kita tidak bisa menyalahkan Kominfo kan, kita sama-sama mencari sesuatu yang lebih baik. Karena akhirnya kita diserang seperti ini ya tantangan bagi kita," tuturnya.

Baca juga: Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Untuk diketahui, pemerintah memiliki beberapa PDNS. Serangan terjadi di PDNS 2 yang berada di Surabaya dan dikelola oleh Telkom Sigma.

Serangan ransomware ke PDNS ini mengakibatkan total 210 layanan instansi pemerintah mengalami gangguan, termasuk layanan dari Kemenkumham, Kemenkomarves, Kementerian PUPR, LKPP, hingga Pemerintah Daerah Kediri.

Gangguan layanan akibat serangan ransomware itu terjadi sekitar empat hari, dimulai dari Kamis pekan lalu (20/6/2024) hingga Senin kemarin (24/6/2024).

Baca juga: Banyak Instansi Tak Backup Data yang Tersimpan di PDN, Menkominfo: Keterbatasan Anggaran

Sejak gangguan terjadi, tim dari pihak pemerintah dan pengelola yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Cybercrime Polri, dan Telkom Sigma telah melakukan investigasi.

Dari hasil investigasi yang dilakukan, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengonfirmasi, gangguan PDNS disebabkan karena serangan ransomware berjenis LockBit 3.0 varian baru yang bernama Brain Chiper.

Baca juga: Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN