Beda Suara 2 Menteri Jokowi soal Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas mencatat, angka penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran mencapai 46 persen dari total penyaluran. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri PPN, Suharso Monoarfa.

Namun, pernyataan itu dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia mengklaim, saat ini penyaluran bansos sudah tepat sasaran.

Pasalnya, pemerintah sudah memanfaatkan sistem Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek. Lewat sistem itu, pemerintah mencatat tingkat kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga bisa mendapatkan data target penerima bansos lebih akurat.

"Regsosek itu sebagian sudah dipakai, termasuk di dalam bantuan-bantuan, termasuk bantuan pangan beras," kata dia, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Minggu (23/6/2024).

Baca juga: Menko Airlangga Tepis Isu Defisit APBN Lampaui 3 Persen

Terkait dengan adanya temuan yang menyebutkan penyaluran bansos tidak tepat sasaran, Airlangga bilang, hal itu perlu ditelusuri kembali. Ia meminta kepada Bapppenas untuk merinci data kesalahan penyaluran tersebut.

"Mesti dicek lagi, errornya di mana, harus ada detailnya," ujarnya.

Meskipun demikian, Airlangga enggan menyebutkan adanya kesalahan dalam penyaluran bansos oleh pemerintah. Perbaikan data penyaluran bansos diklaim terus dilakukan pemerintah.

"Kata siapa salah sasaran? kalau saya bilangnya tepat sasaran. Jadi Menko bilang tepat sasaran, kalau ada salah dikit ya dibenerin," ucapnya.

Baca juga: Ma’ruf Amin Usul Bansos Dicabut jika Penerima Main Judl Online

Sebelumnya, Menteri PPN Suharso Monoarfa mengatakan, data bansos tidak tepat sasaran mencapai 46 persen.

Ia pun mencontohkan masih terdapat eselon I di lingkup kementeriannya yang terdaftar sebagai penerima bansos.

"Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu sekitar 40 persen melenceng, (tepatnya) 46 persen tidak tepat," kata dia, dalam acara Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi, Kamis (20/6/2024).

Baca juga: Menteri PPN/Bappenas Sebut Masih Ada Pejabat Eselon I Terima Bansos