Ancaman Inflasi Tinggi, Pemerintah Harus Waspadai Gejolak Harga Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai ancaman inflasi akan tinggi pada 2017 bila pemerintah tidak mampu mengendalikannya.

Ada sejumlah hal krusial yang dinilai patut untuk diwaspadai pemerintah. Namun yang paling penting adalah gejolak harga pangan sepanjang tahun.

(Baca: BPS: Tantangan Inflasi Berat pada 2017)

"Saya kira Presiden harus evaluasi kementerian yang terkait dengan pangan ini," ujar Enny kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (7/1/2017).

Menurutnya, antar-kementerian harus menggunakan data yang sama sehingga upaya mengendalikan laju inflasi terutama dari pangan bisa berjalan efektif. Jangan sampai gejolak harga pangan dibiarkan sehingga tidak bisa terkendali.

Selain harga pangan, pemerintah juga harus mencermati kecenderungan harga minyak mentah dunia yang naik pasca-keputusan OPEC memangkas produksi 1,2 juta barrel per hari.

Respons pemerintah menindaklanjuti kenaikkan harga minyak dunia sangat penting. Sebab bila memutuskan untuk menaikan harga BBM, maka inflasi dipastikan terdorong naik.

Sebelumya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menilai, pemerintah memiliki tugas berat menjaga inflasi pada tahun ini. Sebab, sejumlah harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) sudah terlanjur dinaikkan.

"Saya sebut tantangan inflasi 2017 berat," ujar Kepala BPS Suharyanto di Jakarta, Senin (6/2/2017).

Sepanjang Januari 2017, tingkat inflasi mencapai 0,97 persen. Padahal, sepanjang Desember 2016 lalu, tingkat inflasi hanya sebesar 0,42 persen.

Inflasi Januari 2017 didorong oleh kenaikan pengeluaran di sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mencapai 2,35 persen.

Penyumbang terbesar inflasi adalah kenaikan biaya surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang memiliki andil 0,23 persen, tarif pulsa 0,14 persen, dan harga BBM 0,08 persen.

Sektor lain yang ikut mengerek inflasi Januari adalah kenaikan pengeluaran di sektor perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 1,09 persen.

Meski begitu, BPS masih memiliki kepercayaan bahwa pemerintah mampu mengendalikan tingkat inflasi 2017. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dinilai memiliki langkah strategis pengendalian inflasi.