Antisipasi Kasus Cak Budi, Kemensos akan Revisi UU Pengumpulan Uang dan Barang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial akan mempercepat finalisasi draft revisi UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang (PUB).

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya kasus penyalahgunaan donasi seperti yang dilakukan Cak Budi beberapa waktu lalu.

"Kami tidak ingin ada lagi kasus Cak Budi. Revisi ini untuk menjaga hak dan kewajiban masyarakat atau donatur juga penyelenggara pengumpulan uang dan barang," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan resminya pekan ini.

Saat ini, revisi UU tersebut telah memasuki tahap uji publik sebelum diharmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan akhirnya dimasukan ke program legislasi nasional DPR RI.

"Kami berharap agar mendapatkan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," lanjut Khofifah.

Sebenarnya, proses revisi tersebut telah berjalan sejak tahun 2014. Sejumlah organisasi non-pemerintah dilibatkan dalam penyempurnaan draft tersebut, antara lain Oxfam, YLKI, Forum Filantropi, dan lain sebagainya. Sementara dari Pemerintah turut terlibat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Revisi ini sangat penting lantaran peraturan tersebut tidak lagi relevan dalam menjawab perkembangan zaman saat ini.

Contoh kecil, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu cepat yang memungkinkan konektivitas dan interaktivitas antara individu dan kelompok.

"Undang-undang ini belum mengantisipasi revolusi digital yang terjadi saat ini, termasuk efektivitas sosial media dalam menghimpun dana sosial dari masyarakat," tambah dia.

Dalam kasus Cak Budi, sesuai peraturan, tidak diperkenankan individu/pribadi/perseorangan mengumpulkan dana masyarakat baik berupa uang atau barang.

Yang diperbolehkan, lanjutnya, hanya organisasi dan perkumpulan sosial yang disesuaikan cakupan donatur yang ditargetkan misalnya level kabupaten/kota, provinsi, atau nasional dan harus dapat izin. Sehingga apa yang dilakukan Cak Budi adalah tindakan illegal.

Namun karena UU tersebut sudah lama, alhasil sanksi yang dikenakan terbilang sangat ringan. Bagi pelanggar UU hanya diganjar pidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda sebesar Rp10.000.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Hartono Laras mengatakan, guna mengantisipasi terulangnya kasus Cak Budi, selain revisi UU, Kemensos juga menyiapkan call center dan berupaya meningkatkan sosialisasi melalui berbagai media.