Serikat Buruh Sebut Omnibus Law Cita Rasa Pengusaha

Kompas.com - 28/12/2019, 14:00 WIB
Para gabungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan keterangan pers terkait omnibus law, di Jakarta, Sabtu (20/12/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIPara gabungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memberikan keterangan pers terkait omnibus law, di Jakarta, Sabtu (20/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menuding segelintir pengusaha menjadi faktor di balik revisi gagasan upah minimum.

Pasalnya, selama ini pemerintah hanya melibatkan pengusaha tanpa adanya koordinasi dengan serikat pekerja.

Maka, kata Iqbal, tak heran bila Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law sebanyak 11 klaster yang diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR RI pada 10 Januari 2020 mendatang, akan ada banyak titipan dari para oknum yang merugikan para pekerja atau buruh.

"Omnibus law bercita rasa pengusaha dengan dalih investasi," katanya ditemui dalam konfrensi pers di LBH Jakarta, Sabtu (28/12/2019).

Baca juga: Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan Alot

KSPI secara tegas menolak satu klaster yang mengatur ketenagakerjaan untuk disahkan nantinya. Apabila RUU Omnibus Law disahkan, maka ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di 20 provinsi.

Di Jakarta sendiri letak aksinya berlangsung di halaman Gedung DPR RI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita meminta kepada DPR, membuang klaster ketenagakerjaan. Dengan pertimbangan tidak mengajak buruh (berdiskusi) serta merugikan," ujarnya.

KSPI menegaskan sikapnya untuk menolak omnibus law klaster ketenagakerjaan yang secara langsung berarti melakukan revisi terhadap UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Khususnya terhadap pasal tertentu, seperti pasal tentang upah, pesangon, tenaga kerja asing (TKA), jam kerja, outsourcing, jaminan sosial, dan lain sebagainya.

Baca juga: Menko Airlangga: Omnibus Law Permudah Perekrutan Tenaga Kerja Asing

Terkait wacana perubahan sistem upah menjadi upah per jam, KSPI menolak keras. Prinsip upah minimum adalah safety net atau jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin.

Itulah yang terkandung dalam konvensi ILO dan UU Nomor 13/2003. Dengan demikian, sistem upah per jam, boleh jadi buruh menerima upah dalam sebulan di bawah nilai upah minimum akibat pengusaha membayar upah sesuai dengan jumlah jam kerja buruh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Minta 4 Provinsi Buat Laporan Khusus Penyebab Tingginya Kematian akibat Covid-19

Luhut Minta 4 Provinsi Buat Laporan Khusus Penyebab Tingginya Kematian akibat Covid-19

Whats New
Hadirkan Tayangan Anak Berkualitas, IndiHome Luncurkan IndiKids Tepat di Hari Anak Nasional

Hadirkan Tayangan Anak Berkualitas, IndiHome Luncurkan IndiKids Tepat di Hari Anak Nasional

Whats New
Indonesia-Malaysia Bahas 7 Poin Penting Terkait Sistem Penempatan Pekerja Migran

Indonesia-Malaysia Bahas 7 Poin Penting Terkait Sistem Penempatan Pekerja Migran

Rilis
Mau Karier Maju? Simak 5 Tips Berikut Ini

Mau Karier Maju? Simak 5 Tips Berikut Ini

Work Smart
4 Risiko Melunasi Utang Lebih Cepat Tanpa Rencana Keuangan

4 Risiko Melunasi Utang Lebih Cepat Tanpa Rencana Keuangan

Spend Smart
Terapkan 5 Hal Ini agar Investasi Tokcer di Masa Pandemi

Terapkan 5 Hal Ini agar Investasi Tokcer di Masa Pandemi

Earn Smart
Apa Itu Kode Referral yang Sering Dipakai untuk Promosi?

Apa Itu Kode Referral yang Sering Dipakai untuk Promosi?

Earn Smart
Pertamina Distribusikan 1.335 Ton Oksigen ke 206 Rumah Sakit

Pertamina Distribusikan 1.335 Ton Oksigen ke 206 Rumah Sakit

Whats New
[TREN LOVE KOMPASIANA] 'Deep Talk' dengan Pasangan | Mengatasi Hubungan Beda Kota hingga Negara

[TREN LOVE KOMPASIANA] "Deep Talk" dengan Pasangan | Mengatasi Hubungan Beda Kota hingga Negara

Rilis
Bambang Brodjonegoro Diangkat Jadi Presiden Komisaris Oligo Infrastruktur

Bambang Brodjonegoro Diangkat Jadi Presiden Komisaris Oligo Infrastruktur

Whats New
Harga Cabai Rawit-Rokok Naik Tipis, BI Prediksi Inflasi Pekan Keempat Juli 0,01 Persen

Harga Cabai Rawit-Rokok Naik Tipis, BI Prediksi Inflasi Pekan Keempat Juli 0,01 Persen

Whats New
Berlaku Besok, Ini Jadwal Terbaru Operasional MRT Jakarta Selama PPKM

Berlaku Besok, Ini Jadwal Terbaru Operasional MRT Jakarta Selama PPKM

Rilis
Indonesia Bikin Laptop Merah Putih, Berapa Besar Kandungan Lokalnya?

Indonesia Bikin Laptop Merah Putih, Berapa Besar Kandungan Lokalnya?

Whats New
Pemerintah Berencana Ganti PPnBM dengan PPN, Apa Bedanya?

Pemerintah Berencana Ganti PPnBM dengan PPN, Apa Bedanya?

Whats New
Sandiaga Uno: Masyarakat Jangan Pilih-pilih Vaksin

Sandiaga Uno: Masyarakat Jangan Pilih-pilih Vaksin

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X