Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat DPR Cecar Bapanas soal Mafia Impor Bawang Putih

Kompas.com - 14/06/2023, 08:30 WIB
Elsa Catriana,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanyakan adanya dugaan mafia izin impor bawang putih kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Hal itu disampaikan Komisi IV DPR saat rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Awalnya, Ketua Komisi IV Sudin membahas isu yang muncul saat rapat dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pekan lalu. Saat itu kata dia, Mendag menyebut ada masalah dalam Surat Persetujuan Impor (SPI).

Baca juga: DPR Curiga Ada Mafia Impor Bawang Putih yang Raup Rp 1,5 Triliun

"Anda (Kepala Bapanas Arif Prasetyo) pasti tahulah, masa saya harus buka di sini kalau masalah mafia-mafia itu enggak mungkin," kata Sudin.

Saat Arif memberikan pemaparan soal ketersediaan bawang putih di dalam negeri, Sudin sempat bertanya kesanggupan Bapanas menjawab pertanyaan soal keberadaan mafia impor bawang putih.

"Tadi yang soal Kementerian (Perdagangan) ada mafia bawang putih bisa Anda jawab tidak?" tanya Sudin.

Namun Arif Prasetyo mengaku bahwa dirinya tidak tahu-menahu soal mafia impor bawang putih yang dibicarakan Sudin.

"Enggak tahu ketua," ungkap Arif.

"Jangan bilang enggak tahu. Sudah lanjutkan (paparannya)" kata Sudin menimpali.

Baca juga: Wamenaker Sebut Batam Jalur Gemuk Mafia Perdagangan Orang

 

Adapun sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menduga ada mafia dalam proses impor bawang putih. Mufti mengatakan, sebanyak 163 importir telah menerima Rekomendasi Impor Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian pada Februari 2023.

Namun hingga kini yang Kementerian Perdagangan baru mengeluarkan 35 Surat Persetujuan Impor (SPI). Kemudian kata dia, importir yang belum menerima SPI diminta untuk membayar Rp 3.000-Rp 4.000 per kilogram oleh mafia agar mendapatkan SPI.

"Kalau kita total dalam satu tahun ada 500.000 ton impor bawang putih berarti ada sekitar Rp 1,5 triliun uang yang dinikmati oleh mafia impor bawang putih," kata Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan, Selasa (6/6/2023).

Baca juga: 10 Kasus Mafia Pajak di Indonesia, Gayus Paling Fenomenal

Mufti menyayangkan adanya mafia impor bawang putih ini. Bahkan menurut dia belakangan ini banyak mafia yang terang-terangan menawarkan bantuan dan meminta bayaran untuk izin impor.

"Seminggu terakhir pun jadi terang-terangan. Banyak SMS menawarkan kepada importir itu bahwa ini dari KSP, ini dari dari Incopol, dari ini dari itu, pokoknya kalian bayar Rp 3.000 kita akan keluarkan izin impor itu," kata Mufti.

Untuk itu, pihaknya meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk membuat tim khusus dalam memberantas mafia impor bawang putih.

Baca juga: Kepala Bapanas Ungkap Kenaikan Harga Bawang Putih Akibat Harga di China Mahal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Destry Damayanti: Kondisi Global Tidak Pasti, Stabilitas Nilai Tukar Rupiah Perlu Dipertahankan

Destry Damayanti: Kondisi Global Tidak Pasti, Stabilitas Nilai Tukar Rupiah Perlu Dipertahankan

Whats New
Pengusaha Konveksi: Jika Permendag 8/2024 Tak Diubah, Industri Kecil Menengah Mati

Pengusaha Konveksi: Jika Permendag 8/2024 Tak Diubah, Industri Kecil Menengah Mati

Whats New
Menunda Tapera untuk Pekerja

Menunda Tapera untuk Pekerja

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Kliring Berjangka untuk Lulusan S1 Hukum, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Kliring Berjangka untuk Lulusan S1 Hukum, Simak Persyaratannya

Work Smart
Mei Deflasi, BPS: Bukan Disebabkan Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Mei Deflasi, BPS: Bukan Disebabkan Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Whats New
Tapera Dinilai Bisa Gerus PDB dan Bikin 466.830 Pekerjaan Hilang

Tapera Dinilai Bisa Gerus PDB dan Bikin 466.830 Pekerjaan Hilang

Whats New
CPNS 2024 Segera Dibuka, Apa Saja Dokumen yang Dibutuhkan?

CPNS 2024 Segera Dibuka, Apa Saja Dokumen yang Dibutuhkan?

Whats New
Hadirkan Produk Inovatif untuk Solopreneur, Bank Saqu Raih 1 Juta Nasabah dalam 6 Bulan

Hadirkan Produk Inovatif untuk Solopreneur, Bank Saqu Raih 1 Juta Nasabah dalam 6 Bulan

Whats New
JR Connexion Kembali Beroperasi, Simak Jadwal Barunya

JR Connexion Kembali Beroperasi, Simak Jadwal Barunya

Whats New
Tahun Ini, PNM Targetkan Kredit Ultra Mikro Rp 72 Triliun

Tahun Ini, PNM Targetkan Kredit Ultra Mikro Rp 72 Triliun

Whats New
IHSG Ditutup Naik Tembus 7.000 Lagi, Rupiah Menguat

IHSG Ditutup Naik Tembus 7.000 Lagi, Rupiah Menguat

Whats New
Presdir Jahja Setiaatmadja 'Serok' Saham BBCA Senilai Rp 1,98 Miliar

Presdir Jahja Setiaatmadja "Serok" Saham BBCA Senilai Rp 1,98 Miliar

Whats New
Komisi XI DPR Sepakat Destry Damayanti Jabat Deputi Gubernur Senior BI Periode Dua

Komisi XI DPR Sepakat Destry Damayanti Jabat Deputi Gubernur Senior BI Periode Dua

Whats New
BRI Insurance Catat Pertumbuhan Premi Bruto 40,49 Persen pada Kuartal I 2024

BRI Insurance Catat Pertumbuhan Premi Bruto 40,49 Persen pada Kuartal I 2024

Rilis
Usai Jalani 'Fit and Proper Test', Destry Damayanti: Alhamdulilah Lancar...

Usai Jalani "Fit and Proper Test", Destry Damayanti: Alhamdulilah Lancar...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com