Kemenperin: Industri Manufaktur Tertekan Imbas Harga "Gas Khusus" Tak Berjalan Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, penerapan kebijakan harga gas khusus atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang tidak berjalan dengan baik berdampak pada industri manufaktur.

Febri mengatakan, industri manufaktur masih menghadapi hantaman bertubi-tubi yang memengaruhi produktivitas dan daya saingnya.

Selain kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada permintaan, sektor manufaktur juga mengadapi nilai tukar Rupiah yang melemah yang berakibat pada melonjaknya harga bahan baku dan biaya produksi.

"Selanjutnya, eskternalitas lain yang berdampak terhadap industri manufaktur, adalah kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang tidak berjalan dengan baik. Beberapa industri justru membeli harga di atas USD6/MMBTU, sehingga menurunkan daya saing produk mereka,” kata Febri dalam keterangan tertulis, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: PGN Belum Lakukan Penyesuaian Harga Gas Industri Non-HGBT, Ini Alasannya

Febri mengatakan, HGBT untuk sektor industri harus terlaksana dengan tepat sesuai peraturan yang berlaku. Sebab, kata dia, adanya isu kenaikan HGBT akan berpengaruh terhadap daya saing industri.

Menurut dia, perluasan program HGBT itu juga akan berdampak terhadap peningkatan investasi sektor industri di Indonesia lantaran adanya ketersediaan energi yang kompetitif.

"Apalagi, pemerintah fokus untuk terus meningkatkan investasi dan kinerja sektor industri manufaktur karena menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Baca juga: GAPMMI Minta Industri Makanan dan Minuman Masuk Daftar Penerima HGBT

Febri juga mengatakan, kendala terhadap penerapan HGBT salah satunya yaitu, sektor industri mengalami pembatasan pasokan gas bumi dibawah volume kontrak.

Misalnya, di Jawa Timur terjadi pembatasan kuota antara 27-80 persen kontrak dan pengenaan surcharge harian untuk kelebihan pemakaian dari kuota yang ditetapkan di hampir seluruh perusahaan.

Selanjutnya, masih ada industri penerima HGBT yang mendapatkan harga di atas 6 dolar AS per MMBTU, dan bahkan ada sektor industri pengguna yang belum menerima HGBT. Sektor industri tersebut sudah direkomendasikan oleh Menperin mulai periode April 2021-Agustus 2022.

"Kami mendorong agar kebijakan HGBT bagi sektor manufaktur dapat dijalankan dengan menegakkan aturan-aturannya,” ucap dia.

Baca juga: Kementerian ESDM Tolak Rencana PGN Naikkan Harga Gas Industri

Lebih lanjut, Febri menambahkan, terkait capaian PMI Manufaktur Indonesia pada Oktober 2023, Jingyi Pan selaku Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence menyebutkan bahwa sektor industri manufaktur di Indonesia terus berekspansi pada awal triwulan keempat.

"Namun demikian, tanda-tanda perlambatan lebih lanjut pada momen pertumbuhan telah terlihat, termasuk perlambatan kedua secara berturut-turut pada pertumbuhan permintaan baru dan kontraksi baru pada permintaan ekspor baru,” pungkasnya.