[POPULER MONEY] Dua Kementerian Silang Pendapat gara-gara "Ulah" TikTok | BPR Terus Bertumbangan

1. Silang Pendapat Kemendag Vs Kemenkop UKM gara-gara "Ulah" TikTok...

Pemerintah tampaknya masih belum satu suara ihwal kembali aktifnya layanan transaksi bisnisnya TikTok, yakni TikTok Shop, setelah bekerja sama dengan Tokopedia sejak akhir tahun yang lalu.

TikTok dianggap telah melanggar Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Dalam beleid itu dijelaskan, media sosial tidak boleh berperan secara bersamaan sebagai e-commerce dan tidak boleh bertransaksi. Artinya, dengan aturan itu, jika TikTok ingin tetap memiliki bisnis dagangnya, yakni TikTok Shop, harus memiliki izin perusahaan resmi sebagai e-commerce.

Hingga di akhir tahun yang lalu, manajemen TikTok bekerja sama dengan Tokopedia untuk kembali mengaktifkan TikTok Shop-nya itu.

Manajemen mengeklaim, nantinya proses transaksi pembayaran saat pelanggan berbelanja atau check out di TikTok Shop akan dialihkan ke Tokopedia.

Selengkapnya klik di sini.

2. Harga Emas Diramal Bakal Cetak Rekor Baru pada 2024

Tren kenaikan harga emas diproyeksikan akan terus berlanjut pada 2024. Harga emas diprediksi dapat mencetak rekor baru pada tahun ini.

Chief Operation Officer Lakuemas Geoffrey Aten menjelaskan, kenaikan harga emas akan didorong oleh penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral Amerika Serika (AS) yaitu The Fed.

Sedikit catatan, harga emas pada awal 2024 mencapai 2.000 dollar AS, atau sekitar Rp 31 juta per ons. Harga tersebut mencapai rekor tertinggi dalam sejarah.

"Ketika suku bunga turun, itu menyebabkan kelas aset lain berkembang," kata dia dalam acara Ngobrol Pintar bersama Lakuemas, Rabu (6/3/2024).

"Outlook-nya (harga emas) di 2024, tergantung pada kebijakan bank sentral US juga sih," timpal dia.

Selengkapnya klik di sini.

3. BPR Terus Bertumbangan, Kenapa?

Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terus berbenah menjelang implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, BPR masih kalah bersaing dibandingkan bank umum lainnya.

Salah satu penyebabnya, BPR belum mampu melakukan transformasi digital secara optimal dibandingkan lembaga jasa keuangan lain.

Selain itu, area bisnis BPR juga dianggap terbatas untuk mengembangkan bisnis ke depan. BPR berhadapan dengan Lembaga Keuangan Mikor (LKM) yang bahkan memiliki ruang bisnis lebih besar.

Selengkapnya klik di sini.

4. Jokowi Sebut Dirut BRI Harusnya Bisa Dapat Nobel, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi kelakar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso seharusnya bisa mendapatkan Penghargaan Nobel.

Jokowi berseloroh, Sunarso seharusnya sudah bisa mendapatkan Penghargaan Nobel atas kinerjanya memimpin BRI yang mampu meningkatkan jumlah nasabah ultra mikro dan UMKM, layaknya bankir asal Bangladesh, Muhammad Yunus, pada 2006.

Menanggapi pernyataan itu, Sri Mulyani mengatakan, Sunarso dan BRI perlu kembali meningkatkan jumlah debitur ultra mikro dan UMKM-nya agar mendapatkan pengakuan berupa Penghargaan Nobel.

"Jadi walaupun sudah mendapat tepuk tangan dan Bapak Presiden mengharapkan mendapatkan Nobel, 15 juta (nasabah) belum cukup mungkin harus menjadi 45 juta sehingga kita bisa memberikan akses kepada semua orang," tutur Sri Mulyani, di dalam gelaran BRI Microfinance Outlook 2024, di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Selengkapnya klik di sini.

5. AHY Minta Pembebasan 2.086 Hektar Lahan di IKN Dipercepat

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta jajarannya mempercepat pembebasan 2.086 hektar lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Agus mengatakan, hal tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saat kunjungan ke Ibu Kota Nusantara minggu lalu, Bapak Presiden juga mengingatkan kepada kita tentang penyelesaian persoalan 2.086 hektar lahan di IKN persoalan ini harus segera dituntaskan dengan clean and clear," kata AHY dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2024 secara virtual, Kamis, (7/3/2024).

Selengkapnya klik di sini.