Bapanas: 74 Kabupaten/Kota Masih Rentan Rawan Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat 74 Kabupaten/Kota atau 14 persen dari jumlah daerah di Indonesia masuk kategori rentan rawan pangan pada 2022.

"Berdasarkan hasil analisi FSPA 2022 jumlah daerah rentan rawan pangan sebanyak 74 kab/kota atau 14 persen di Indonesia," kata Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam Rakornas Pengendalian Kerawanan Pangan 2023, Cibubur, Kota Bekasi, Rabu (21/6/2023).

"Sementara sebanyak 440 Kabupaten/Kota atau 86 persen di seluruh Indonesia relatif memiliki ketahanan pangan yang baik," sambungnya.

Baca juga: Jelang Idul Adha, Bapanas Pastikan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Terjaga

Sarwo mengatakan, puluhan daerah yang masih masuk kategori rentan rawan pangan ini disebabkan beberapa faktor di antaranya, rendahnya produksi pangan di daerah tersebut dibandingkan kebutuhan, tingginya prevalensi stunting, terbatasnya akses terhadap air bersih, dan tinggibya penduduk miskin.

"Hal Ini menunjukkan masalah kerawanan pangan merupakan isu yang kompleks, dinamis dan melibatkan lintas sektor," ujarnya.

Sarwo mengatakan, seluruh pihak terkait baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berkolaborasi dalam menurunkan kerentanan rawan pangan di 74 Kabupaten/Kota.

"Kita Bapanas punya target mengentaskan kerentanan pangan 1 persen setiap tahun atau 7 kabupaten/kota setiap tahun sehingga 74 Kabupaten/Kota dapat kita selesaikan 100 persen nantinya," tuturnya.

Baca juga: Bapanas Bantah Indonesia Masih Impor Telur Unggas

Lebih lanjut, Sarwo mengatakan, beberapa strategi akan dilakukan untuk mengentaskan daerah-daerah rentan rawan pangan yaitu, menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, meningkatkan penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan, dan meningkatkan produksi pangan lokal di daerah non-sentra pangan.

"Kemudian menyedialan lapangan kerja padat karya, retribusi lahan, pembangunan infrastruktur dasar untuk akses air bersih, pemerataan penyediaan tenaga kesehatan, sosialisasi gizi untuk anak, bantuan sosial kepada rumah tangga berpendapatan rendah, menggerakkan food waste untuk kewaspadaan pangan dan gizi," ucap dia.

Baca juga: Saat DPR Cecar Bapanas soal Mafia Impor Bawang Putih