DPR: Pemerintah Pakai Tenaga Asing di IKN, Tamparan buat Kementerian PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik rencana pemerintah mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pemerintah sebelumnya beralasan TKA ipekerjakan sebagai pengawas kegiatan pembangunan IKN demi memastikan kualitas pembangunan.

Hal ini dinilai secara tidak langsung pemerintah mengakui kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak cukup berkompetensi mengawasi proyek pembangunan di IKN.

Baca juga: Update Pembangunan IKN: 22 Paket Proyek Sudah Terkontrak

"Apakah kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri? Saya rasa ini menurut saya, bukan kita ngomporin, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

"Saya rasa ini menunjukkan kualitas kita sampai di mana. Kualitas kita belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa kita sendiri," tambahnya.

Oleh karenanya, Komisi V DPR RI akan mengadakan pertemuan yang dikhususkan untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini dengan pemerintah.

Baca juga: Kemenpan-RB: Belum Ada PNS yang Tolak Pindah ke IKN

"Kami nanti akan bahas khusus, akan rapatkan khusus, kenapa harus ambil tenaga asing," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi juga sempat menyinggung rencana pemerintah mempekerjakan TKA dalam pembangunan IKN. Sementara pembangunan IKN ini menyedot biaya yang cukup besar.

Mengutip laman Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal (2022- 2024) menelan biaya Rp 23,94 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah.

Baca juga: Saat Jokowi dan Luhut Sepakat soal Tenaga Kerja Asing di IKN Nusantara

"Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar. Tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN. Ini saya kira miris," kata Mulyadi.

Jika pemerintah beralasan tenaga kerja dalam negeri tidak ada yang berkompeten, dia justru melihat berbagai proyek besar di luar negeri dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.

Sementara di sisi lain, di dalam negeri masih banyak tenaga kerja-tenaga kerja yang kesulitan mencari pekerjaan.

"Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur ternyata insinyurnya orang Indonesia. Padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka tapi kenapa enggak kerja di Indonesia? 'Kita enggak dihargai', loh kan mengagetkan. Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing," ungkapnya.

Baca juga: Soal Pekerja Asing di IKN, Wamenaker Benarkan Kualitas SDM RI Belum Mumpuni

Oleh karenanya, Mulyadi mengusulkan agar pemerintah melalui Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dapat membangun sekolah untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia dapat memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN.

Rencana mempekerjakan TKA dalam pembangunan IKN ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan saat melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan IKN.

Luhut bilang, untuk pengawasan megaproyek ini, dirinya telah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Otorita IKN Tawarkan Lahan Campuran ke Calon Investor Asal Perancis

Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Luhut Sebut Qatar Tertarik Investasi di IKN