Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Pemerintah Pakai Tenaga Asing di IKN, Tamparan buat Kementerian PUPR

Kompas.com - 21/06/2023, 10:30 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik rencana pemerintah mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pemerintah sebelumnya beralasan TKA ipekerjakan sebagai pengawas kegiatan pembangunan IKN demi memastikan kualitas pembangunan.

Hal ini dinilai secara tidak langsung pemerintah mengakui kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak cukup berkompetensi mengawasi proyek pembangunan di IKN.

Baca juga: Update Pembangunan IKN: 22 Paket Proyek Sudah Terkontrak

"Apakah kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri? Saya rasa ini menurut saya, bukan kita ngomporin, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

"Saya rasa ini menunjukkan kualitas kita sampai di mana. Kualitas kita belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa kita sendiri," tambahnya.

Oleh karenanya, Komisi V DPR RI akan mengadakan pertemuan yang dikhususkan untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini dengan pemerintah.

Baca juga: Kemenpan-RB: Belum Ada PNS yang Tolak Pindah ke IKN

 

"Kami nanti akan bahas khusus, akan rapatkan khusus, kenapa harus ambil tenaga asing," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi juga sempat menyinggung rencana pemerintah mempekerjakan TKA dalam pembangunan IKN. Sementara pembangunan IKN ini menyedot biaya yang cukup besar.

Mengutip laman Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal (2022- 2024) menelan biaya Rp 23,94 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah.

Baca juga: Saat Jokowi dan Luhut Sepakat soal Tenaga Kerja Asing di IKN Nusantara

"Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar. Tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN. Ini saya kira miris," kata Mulyadi.

Jika pemerintah beralasan tenaga kerja dalam negeri tidak ada yang berkompeten, dia justru melihat berbagai proyek besar di luar negeri dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.

Sementara di sisi lain, di dalam negeri masih banyak tenaga kerja-tenaga kerja yang kesulitan mencari pekerjaan.

"Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur ternyata insinyurnya orang Indonesia. Padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka tapi kenapa enggak kerja di Indonesia? 'Kita enggak dihargai', loh kan mengagetkan. Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing," ungkapnya.

Baca juga: Soal Pekerja Asing di IKN, Wamenaker Benarkan Kualitas SDM RI Belum Mumpuni

Oleh karenanya, Mulyadi mengusulkan agar pemerintah melalui Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dapat membangun sekolah untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia dapat memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN.

Rencana mempekerjakan TKA dalam pembangunan IKN ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan saat melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan IKN.

Luhut bilang, untuk pengawasan megaproyek ini, dirinya telah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Otorita IKN Tawarkan Lahan Campuran ke Calon Investor Asal Perancis

Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Luhut Sebut Qatar Tertarik Investasi di IKN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sri Mulyani Curhat Ditawari Pinjol Tiap Hari

Sri Mulyani Curhat Ditawari Pinjol Tiap Hari

Whats New
Survei: Dompet Digital DANA jadi Pilihan Konsumen di Luar Kota Besar

Survei: Dompet Digital DANA jadi Pilihan Konsumen di Luar Kota Besar

Whats New
Pembatalan Pencabutan Izin Kresna Life jadi Preseden Buruk bagi Industri Asuransi

Pembatalan Pencabutan Izin Kresna Life jadi Preseden Buruk bagi Industri Asuransi

Whats New
Kemenperin: Ekspor Sektor Makanan dan Minuman Capai Rp 150,3 Triliun di Triwulan I 2024

Kemenperin: Ekspor Sektor Makanan dan Minuman Capai Rp 150,3 Triliun di Triwulan I 2024

Whats New
Kapal Patroli KPLP Tiba di Filipina, Ikut Marine Pollution Exercise 2024

Kapal Patroli KPLP Tiba di Filipina, Ikut Marine Pollution Exercise 2024

Whats New
Simak, Cara Beli Tiket Konser Bruno Mars lewat Livin' by Mandiri

Simak, Cara Beli Tiket Konser Bruno Mars lewat Livin' by Mandiri

Spend Smart
KAI Daop 1 Jakarta Siapkan 8 KA Tambahan Selama Liburan Sekolah

KAI Daop 1 Jakarta Siapkan 8 KA Tambahan Selama Liburan Sekolah

Whats New
Membongkar Modus Pemanfaatan Rekening Bank untuk Judi Online

Membongkar Modus Pemanfaatan Rekening Bank untuk Judi Online

Whats New
Anggota DPR Pertanyakan Asal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Anggota DPR Pertanyakan Asal Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Whats New
OJK: Inklusi dan Literasi Keuangan Ibu-ibu Lebih Tinggi dari Bapak-bapak

OJK: Inklusi dan Literasi Keuangan Ibu-ibu Lebih Tinggi dari Bapak-bapak

Whats New
Judi 'Online' Marak, Literasi Keuangan Makin Perlu Digenjot

Judi "Online" Marak, Literasi Keuangan Makin Perlu Digenjot

Whats New
Pengusaha Makanan Minuman Sebut Pelemahan Rupiah Jadi Beban Industri

Pengusaha Makanan Minuman Sebut Pelemahan Rupiah Jadi Beban Industri

Whats New
BI Ungkap 3 Jurus Dorong Sektor Keuangan Syariah di Indonesia

BI Ungkap 3 Jurus Dorong Sektor Keuangan Syariah di Indonesia

Whats New
Ekspor Rumput Laut Olahan Baru 33,39 Persen, Kemenperin: Industri Harus Adaptif

Ekspor Rumput Laut Olahan Baru 33,39 Persen, Kemenperin: Industri Harus Adaptif

Whats New
Gairahkan Kreativitas Anak Bangsa, Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night: Wanita Indonesia Mandiri

Gairahkan Kreativitas Anak Bangsa, Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night: Wanita Indonesia Mandiri

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com