Update Pembangunan IKN: 22 Paket Proyek Sudah Terkontrak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat per 16 Juni 2023 sebanyak 22 paket proyek khusus Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah terkontrak.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, 22 paket itu senilai Rp 2,68 triliun atau 25 persen dari total 88 paket proyek senilai Rp 8,46 triliun.

Adapun 22 paket proyek yang sudah terkontrak ini kebanyakan dari sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, maupun Perumahan.

Baca juga: Kemenpan-RB: Belum Ada PNS yang Tolak Pindah ke IKN

"Sampai saat ini ada 88 paket pekerjaan IKN senilai Rp 8,46 triliun pagu DIPA atau Rp 25,58 triliun pagu pengadaan dengan status yang sudah terkontrak sebanyak 25 persen atau 22 paket senilai Rp 2,68 triliun," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/6/2023).

Sementara, jumlah paket yang masih dalam proses tender sebanyak 40 paket senilai Rp 1,64 triliun atau mencapai 45,5 persen dari total 88 paket. Dari 40 paket itu, sebanyak 6 paket atau 15 persen sudah penetapan pemenang tender sedangkan 34 paket sisanya atau 85 persen belum penetapan.

Dengan demikian, per 16 Juni masih ada 26 paket proyek senilai Rp 4,14 triliun atau 29,4 persen dari total paket masih belum ditender.

"88 paket tadi ini ada 26 paket yang belum tender ya, ada 40 paket yang proses tender, ada yang terkontrak 22 paket. Total paketnya 88 sementara ini, bisa jadi akan bertambah," ucapnya setelah RDP.

Baca juga: Saat Jokowi dan Luhut Sepakat soal Tenaga Kerja Asing di IKN Nusantara

Material konstruksi ramah lingkungan

Arief memastikan material konstruksi yang digunakan untuk pembangunan di IKN akan menggunakan material yang ramah lingkungan dan green construction.

"Ada beberapa upaya kita untuk memastikan badan usaha menggunakan material yang ramah lingkungan," kata dia.

Kendati demikian, dia tidak dapat memastikan berapa persen material ramah lingkungan yang akan digunakan. Yang jelas diharapkan bisa mencapai 100 persen.

"Iya harapannya (mencapai 100 persen) seperti itu. Jadi kalau kita sudah bagi, nanti kita upayakan semuanya berkelanjutan," tuturnya.

Baca juga: Pengadaan Barang dan Jasa Proyek IKN Wajib Gunakan Produk Dalam Negeri