Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Minta Penyelesaian Lahan di IKN Tak Rugikan Masyarakat

Kompas.com - 07/05/2024, 19:23 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, permasalahan lahan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi hal yanh paling krusial yang harus diselesaikan.

Luhut mengatakan, pemerintah juga membahas beberapa "pending issue" terkait lahan terutama mengenai penggantian tanah warga yang terdampak pembangunan IKN.

Ia meminta agar permasalahan tanah tersebut tidak boleh merugikan masyarakat.

"Saya mengimbau kepada seluruh stakeholder dalam Rapat Koordinasi agar bekerja sesuai arahan Presiden Jokowi, menyelesaikan permasalahan ribuan lahan tersebut melalui dialog yang baik dengan masyarakat sekitar. Tidak boleh ada satupun masyarakat sekitar yang dirugikan karena pembangunan IKN, bila perlu mereka harus mendapat ganti untung dan manfaat yang nyata," tulis Luhut melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai 80 Persen pada Agustus 2024

Luhut mengatakan, penyelesaian masalah tanah tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor baik dari pusat sampai daerah.

Ia mengatakan, pemerintah harus permasalahan secara kasus per kasus. Sebab, kata dia, setiap warga lokal punya budaya dan tradisi yang berbeda-beda yang harus dihargai.

"Bila memang harus dilakukan relokasi, maka harus dibangunkan hunian yang layak dan bagus bangunannya, agar seimbang dengan hasil pembangunan IKN sendiri. Bila memang harus diberikan kompensasi, nilainya harus wajar dan adil sesuai kesepakatan masyarakat dan pemerintah," tulis Luhut.

Baca juga: Kerjakan 12 Proyek di IKN, Waskita Karya Telah Selesaikan 2 Proyek

Lebih lanjut, Luhut berharap seluruh proses pembebasan lahan bisa selesai sesuai target yang disepakati bersama.

Selain itu, ia optimistis Upacara Peringatan HUT RI ke-79 yang digelar pada 17 Agustus 2024 dapat dilaksanakan di IKN.

"Realistis saya kira, mengingat progres pembangunan IKN yang saya lihat sudah 804 selesai dikerjakan," demikian tulis Luhut.

Baca juga: Otorita IKN Mau Uji Coba Kereta Tanpa Rel dan Taksi Terbang pada Juli 2024

 

Lahan seluas 2.086 hektar di IKN masih dihuni warga

Dikutip dari Nasional Kompas.com, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih bermasalah.

AHY menyebut, lahan itu masih dihuni oleh masyarakat setempat sehingga pemerintah perlu melakukan pembebasan lahan lewat sejumlah mekanisme, termasuk ganti rugi.

"Kita menyoroti ada bidang-bidang tanah, utamanya 2.086 hektar yang saat ini belum bisa dikatakan clear untuk bisa digunakan untuk pembangunan IKN. Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Baca juga: Menteri Basuki Bakal Pindah ke IKN Juli 2024 dengan 2 Menteri Lain

Halaman:


Terkini Lainnya

Riset IOH dan Twimbit Soroti Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Lewat Teknologi AI

Riset IOH dan Twimbit Soroti Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Lewat Teknologi AI

Whats New
Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Whats New
IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

Whats New
Dari Hulu ke Hilir, Begini Upaya HM Sampoerna Kembangkan SDM di Indonesia

Dari Hulu ke Hilir, Begini Upaya HM Sampoerna Kembangkan SDM di Indonesia

Whats New
Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Disebut Jadi Penyebab Kontainer Tertahan di Pelabuhan, Ini Penjelasan Kemenperin

Whats New
Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Whats New
KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi Jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi Jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com