Janji Capres Menolkan Kemiskinan, Bagaimana Jalan Keluarnya?

DALAM perhelatan sarasehan 100 ekonom yang diselenggarakan INDEF sebulan lalu, saya nonton satu per satu visi para calon presiden.

Ada proyeksi kebijakan yang sophisticated. Saya membayangkan, seperti apa exit strategy-nya. Tentu visi misi capres berbeda dengan omongan penjual obat di pasar.

Contohnya begini. Dalam acara tersebut, ada salah satu capres yang sesumbar mengatakan, “kami akan me-nol-kan angka kemiskinan dan stunting, tidak ada lagi kemiskinan dan stunting di Indonesia kalau kami diberi amanah.”

Sebagai cita-cita boleh-boleh saja. Namun perlu diingat, presiden itu puncak dari national decision maker policy. Jadi sekiranya memaparkan suatu program, tolong dikira-kira, bahwa imajinasi publik bisa menerima, bagaimana exit strategy dengan program yang sifatnya doable.

Saya kasih contoh sederhana. Pemerintahan Jokowi mengalokasikan rata-rata dana Bansos selama 5 tahun terakhir (2019-2023) sekitar Rp 400-an triliun/tahun. Sekitar 13 persen dari total belanja APBN. Atau bila ditotalkan sekitar Rp 1.900 triliun selama lima tahun terakhir.

Dengan angka demikian, selama lima tahun terakhir, pemerintahan Jokowi hanya mampu menurunkan rata-rata angka kemiskinan sebesar 0,7 persen menjadi 9,3 persen dari sebelumnya bertengger di dua digit.

Artinya, untuk me-nol-kan angka kemiskinan, berapa banyak bantalan sosial yang dibutuhkan dari dukungan fiskal untuk menurunkan angka kemiskinan hingga nol persen?

Misalkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan bisa dikatrol tiga kali lipat dari saat ini, pertanyaannya bagaimana caranya?

Kapasitas fiskal yang kuat harus dibarengi dengan me-reform sistem penerimaan negara. Termasuk dari sisi taxation revenue.

Dan kalau ditanya ke salah satu capres, berapa tax ratio yang akan dicapai? Jawabannya masih klise.

Anggaran Bansos diambil sebagai contoh karena peruntukan dan tujuannya jelas. Ditujukan untuk 40 persen kelompok masyarakat dengan pendapatan terendah.

Tujuannya untuk melindungi masyarakat kelompok ini dari risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi saya, contoh peta jalan pengentasan kemiskinan yang masuk akal kalau hilirisasi diarahkan pada sektor pertanian.

Rata-rata sektor pertanian itu ada di desa. Bila kita lihat data BPS, kontribusi kemiskinan di desa lebih dari setengah (54,55 persen) terhadap kemiskinan nasional.

Investasi untuk hilirisasi di sektor pertanian sifatnya labour intensive. Dengan demikian, hilirisasi produk pertanian berorientasi ekspor akan memberikan nilai tambah output di sektor pertanian dan menyerap tenaga kerja lebih besar.